Fachrul Razi Bertemu Anggito Abimanyu Minta Ongkos Haji Tak Naik

Nasional  SELASA, 12 NOVEMBER 2019 | 10:10 WIB | Warni Arwindi

Fachrul Razi Bertemu Anggito Abimanyu Minta Ongkos Haji Tak Naik

MoesimChoice | Menteri Agama Fachrul Razi bertemu dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu di Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat nomor 3-4, Jakarta Pusat. Urusan ongkos naik haji (ONH) tentulah menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan itu.

ONH sejauh ini belum pernah turun. Dari tahun ke tahun ONH cenderung naik terus. Nah, di pertemuan dengan Anggito Fachrul meminta biaya haji tidak naik pada tahun mendatang. Kalau turun mungkin sulit juga.

“Pada prinsipnya, harus berupaya agar biaya haji tidak lebih tinggi atau minimal sama dengan biaya haji terakhir,” ujar Menag Fachrul Razi sebagaimana dilansir dari laman resmi Kemenag pada Selasa, 12/11/19.

Fachrul juga mengingatkan bahwa pengelolaan dana haji harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab.“Pada pengelolaan dana atau biaya haji, yang terpenting harus betul-betul berhati-hati. Karena pada dasarnya ini adalah dana umat, yang pertanggungjawabannya bukan saja hanya kepada manusia, namun kepada Allah. Kalau saya memilih yang paling aman saja dan paling tidak beresiko,” ucapnya.

Saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, lembaga yang bertugas mengelola keuangan haji adalah BPKH. Pengelolaan keuangan haji meliputi penerimaan,pengembangan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan haji.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu menyampaikan kepada Menag, adanya rencana pemberlakukan Global Distribution System (GDS) dengan dengan sistem online pengadaan pelayanan terpadu di Arab Saudi. Layanan ini memungkinkan pengguna dalam hal ini (pemerintah/PIHK) untuk melakukan pemesanan secara online terkait dengan pengadaan dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan pada penyelenggaraan haji. “Ini merupakan upaya agar biaya haji lebih efisien karena dapat dilakukan pemesanan lebih awal,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama Maman Saefullah yang juga hadir pertemuan, menyampaikan pemberlakuan sistem online perlu dilakukan proses perundingan dan pertimbangan lebih dalam dan matang. Ini untuk mengetahui apakah biaya yang dibutuhkan dengan sistem GDS mampu menekan biaya haji lebih efisien atau tidak.

“Kalau diberlakukan tahun ini, maka kami  segera memutuskan biaya yang disepakati oleh DPR.  Setelah sepakat dan diputuskan oleh DPR, maka kami akan segera klik. Karena sekarang tidak ada lagi negosiasi harga, jadi langsung ada paket-paket. Dengan paket itulah, justru kami akan melihat biaya yang paling murah, kalau murah jaraknya jauh maka kami akan segera mengubah PMA,” jelas Maman.


Komentar Pembaca