Jokowi-KPU Bahas Sistem Pencegah Jatuhnya Korban Jiwa Saat Pemilu

Polhukam  SENIN, 11 NOVEMBER 2019 | 13:20 WIB

Jokowi-KPU Bahas Sistem Pencegah Jatuhnya Korban Jiwa Saat Pemilu

Pertemuan pimpinan KPU dan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka

MoeslimChoice | Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan beberapa masukan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam rangka evaluasi Pemilu 2019.

Salah satunya terkait dengan penerapan rekapitulasi elektronik untuk mencegah kejadian jatuhnya korban jiwa dari penyelenggara pemilu karena kelelahan pada pemilu selanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Pemilu 2019 memakan korban jiwa dari penyelenggara pemilu di daerah. Rata-rata korban jiwa mengalami kelelahan karena harus bekerja seharian penuh.

Ketua Umum KPU, Arif Budiman, mengatakan, pihaknya mengusulkan kepada Jokowi supaya rekap elektronik dan penyalinan C1 secara digital bisa diterapkan pada penyelenggaraan Pemilu selanjutnya.

Penerapan rekap elektronik dan penyalinan formulir digital itu hanya bisa dilakukan bila ada perubahan terhadap UU Pemilu.

“Jadi, ini harus diubah di tingkat UU sehingga hasil pemilu secara elektronik bisa langsung ditetapkan,” katanya seusai bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Senin (11/11/2019).

Selama ini, rekapitulasi pemilu telah digunakan dalam bentuk Situng. Akan tetapi, Situng hanya diperuntukkan sebagai bagian dari penyediaan informasi. Ia tidak bisa dijadikan sebagai data resmi penetapan hasil pemilu.

Ia juga menyampaikan perlunya penyalinan formulir C1 dilakukan secara digital. Selama ini, KPPS harus menyalin formulir secara manual supaya peserta pemilu bisa memperoleh salinan hasil penghitungan. KPPS dikatakannya harus menyalin sampai ratusan lembar.

Penyalinan secara digital itu bisa dilakukan dengan cara memotret atau men-scan-nya.

“Jadi nanti C1 plano yang sudah diisi KPPS dipotret, atau formulir C1 di-scan, lalu hasil scan atau hasil potret itu didistribusikan melalui jaringan elektronik ke seluruh peserta pemilu. Jadi itu nanti dianggap sebagai data atau salinan resmi,” katanya.

Ia menyebutkan beberapa keuntungan terkait penerapan digitalisasi dalam rekapitulasi kepemiliuan.

Menurutnya, digitalisasi bisa menghemat anggaran dan memangkas waktu kerja. Bila selama ini hasil Pemilu bisa diketahui melalui proses 35 kerja, dengan digitalisasi, hasilnya bisa diketahui maksimal dalam 5 hari.

Selain itu, ia mengatakan, digitalisasi bisa meningkatkan transparansi.

“Karena ini bisa  diakses siapapun dan sekaligus alat kontrol bagi penyelenggara,” tuturnya.

Menurutnya, bila UU Pemilu akan direvisi, maka revisinya harus sudah selesai 3 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu. Ia mengharapkan pada tahun 2021 revisi UU bisa selesai.

“Sehingga 1 tahun, 2021-2022 kita gunakan untuk sosialisasi, menyusun PKPU, kemudian 2023-2024 kita tinggal memasuki tahapan penyelenggaraan,” ujarnya.

 

Partai Politik

Selain menyampaikan usulan terkait penyelenggara pemilu, ia juga menyampaikan usulan perbaikan sistem yang ditujukan bagi peserta pemilu seperti partai politik.

Ia mengusulkan supaya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bisa disimpan dalam satu perangkat elektronik seperti server. Hal ini untuk pemutakhiran data yang berkelanjutan.

“Jadi, pemilu di 5 tahun yang akan datang, ketika parpol diminta menyerahkan data atau daftar sebagai peserta pemilu, maka data yang terbaru bisa langsung diserahkan. Jadi sudah tersedia datanya,” katanya.

Pemutakhiran data parpol melalui perangkat elektronik tersebut dikatakannya bisa mencegah data ganda.

“Sipol mampu mendeteksi kalau ada seseorang tercatat di lebih dari 1 parpol. Baik itu soal kepengurusannya, keanggotaannya,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan berbagai masukan terkait pemilu dan usulan untuk merevisi UU Pemilu.

Usulan-usulan teknis seperti rekapitulasi secara elektronik pun telah ditampung oleh pemerintah.

“Kami akan melakukan revisi terhadap UU Pemilu maupun Pilkada yang materinya akan terus didiskusikan. Tapi, diusahakan pada 2021 sudah selesai. Diharapkan pada 2020 akhir sudah mulai dibahas oleh DPR dan pemerintah atau sekurang-kurangnya awal 2021,” ujar dia. [yhr]


Komentar Pembaca
Doa Kesembuhan Dari Virus Corona

Doa Kesembuhan Dari Virus Corona

Rabu, 20 Mei 2020 | 21:05

Bubarkan Fpi

Bubarkan Fpi

Ahad, 03 Mei 2020 | 19:55