Kursi Wagub DKI: Gerindra vs PKS, Polemik Dinamika dan Etika

Polhukam  SABTU, 09 NOVEMBER 2019 | 11:24 WIB

Kursi Wagub DKI: Gerindra vs PKS, Polemik Dinamika dan Etika

Ilustrasi

MoeslimChoice | Pemilihan Wakil Gubernur DKI untuk mendampingi Anies Baswedan terasa makin menjauh dari garis finish.

Manakala pembahasan di DPRD DKI cenderung mandek, Partai Gerindra justru menyodorkan empat calon baru.

Kursi Wagub DKI kosong sejak Sandiaga Uno mundur untuk berlaga di Pilpres 2019. Sudah lebih dari setahun, proses pemilihan Wagub baru terkesan maju-mundur, meski sudah sampai di DPRD DKI.

Sebelumnya, dua nama dari PKS sudah disepakati untuk diajukan, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Namun, mendadak, Gerindra mengajukan empat nama Cawagub baru.

PKS dan Gerindra pun panas lagi. Gerindra merasa punya hak juga untuk mengajukan calon, sementara PKS menyinggung komitmen hingga etika politik Gerindra.

Beginilah rangkuman dinamikanya:

 

Gerindra Ajukan 4 Nama Baru

Gerindra mengusulkan 4 nama Cawagub baru kepada PKS lewat surat pada Oktober 2019. Surat itu sendiri baru terungkap saat ini.

Empat nama yang diusulkan itu adalah Arnes Lukman, Ferry Juliantono, Ahmad Riza Patria, dan Saefullah.

Ini jelas berbeda dari 2 nama yang telah disepakati sebelumnya, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, beralasan, nama-nama itu diajukan karena proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta macet lebih dari satu tahun.

"Kemarin dua nama macet. Maka yang diperlukan adalah, pertama, jangan-jangan figur yang nggak... DPRD kurang menerima atau komunikasi. Dua itu saja, pertimbangan. Ya sudahlah, kita usulkan, dari kita ada, dari PKS ada," ucap Taufik.

 

PKS Berkukuh Nama Agung-Syaikhu

DPP PKS memandang wajar langkah Gerindra, sembari menyatakan tetap mendukung calon yang telah mereka ajukan.

Meski begitu, PKS kukuh mendukung calon yang telah diajukan ke DPRD DKI Jakarta, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

"PKS dan Gerindra Insyaallah akan membahas bersama. PKS memandang posisi Wagub DKI penting dan tetap memperjuangkan kader PKS untuk maju ke Wagub DKI," tegas Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat dikonfirmasi.

 

Gerindra Ngaku Berhak

Partai Gerindra menegaskan, pihaknya juga berhak mengajukan calon untuk kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Ketua Umum, Prabowo Subiato.

"Terus terang, saya nggak paham detail soal dinamika komunikasi dengan PKS. Tapi kalau acuannya UU, maka kami juga berhak mengajukan calon," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Habiburokhman.

"Pada prinsipnya, yang akan menjadi acuan adalah keputusan Pak Prabowo," sambungnya.

 

Agung Yulianto Serahkan ke DPP PKS

Salah satu Cawagub yang diajukan PKS, Agung Yulianto, menegaskan siap menerima arahan DPP PKS soal posisi Cawagub DKI. Dia menyerahkan kewenangan ke DPP PKS.

"Semangatnya haruslah mana yang memberikan maslahat terbesar untuk masyarakat DKI. Ketiadaan Wagub jelas merugikan masyarakat, karena pemerintahan menjadi kurang maksimal," kata Agung, saat dihubungi.

"Yang penting harus disepakati secara bersama-sama antara PKS dengan Gerindra sebagai partai pengusung," sambungnya.

 

Syaikhu Serang Soal Etika Politik

Salah satu Calon Wakil Gubernur DKI asal PKS, Ahmad Syaikhu, bereaksi atas manuver Partai Gerindra yang kini menyodorkan empat nama Cawagub pendamping Gubernur Anies Baswedan. Ia menilai Gerindra telah melanggar komitmen dan etika politik.

"Dua nama Cawagub DKI itu sudah ada di DPRD, Agung Yulianto dan saya. Jadi, ini bicara keseriusan, komitmen, dan etika politik," kata Syaikhu.

"Masyarakat akan menilai Gerindra tidak komitmen, karena tidak memiliki etika politik," sambungnya.

 

Sekda DKI tak Mau Berpolitik

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, belum diberitahu namanya masuk menjadi salah satu kandidat Cawagub DKI usulan Partai Gerindra. Saefullah mengaku belum pernah berkomunikasi politik dengan Gerindra.

"Saya belum diberi tahu oleh beliau, atau apa saya ditulis begitu saja. Saya belum tahu, ada maksud apa? Saya setiap hari di sini (Balai Kota) dari pagi, sore, bahkan sampai malam. Jadi saya tidak ikut ranah politik. Karena ini amanat undang-undang merupakan hak partai pengusung, dalam hal ini Gerindra dan PKS. Saya mau rapat seperti apa? Saya bukan orang politik, saya kerja saja di sini," ucap Saefullah.

Saefullah pun mengaku belum pernah ngobrol pencalonan secara informal dengan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik.

Saefullah mengaku hanya membahas rencana anggaran DKI Jakarta dengan M Taufik selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

 

Sandiaga: Kursi Wagub Hak PKS

Eks Wagub DKI, Sandiaga Uno, menyebut PKS memiliki hak soal posisi pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sandi mengatakan, siapa pun nama yang diajukan, keputusan akhir berada di PKS.

"Dinamika politik saya nggak mau ikut terlibat di sana, tapi kan ini udah haknya dari PKS dan selama satu tahun lebih belum bisa terisi posisi Wakil Gubernur. Sementara warga Jakarta sudah menantikan pendamping Pak Anies sudah terlalu lama," ujar Sandi.

"Siapa pun yang diajukan akhirnya keputusannya oleh PKS yang memiliki hak untuk mengajukan itu ya kita dorong sama-sama," sambungnya. [yhr]


Komentar Pembaca