Di Depan Polisi, Wapres Ma'ruf Amin Bicara Radikalisme

Polhukam  SABTU, 09 NOVEMBER 2019 | 06:25 WIB | Sugiharta Yunanto

Di Depan Polisi, Wapres Ma'ruf Amin Bicara Radikalisme

MoeslimChoice | Kapolri Jenderal Idham Azis mendampingi Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri kuliah umum kepada peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Dikreg Ke 28 Tahun 2019, di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat, 8/11/19.

Acara yang bertema "Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Pancasilais Guna Menyongsong Indonesia Emas" itu diawali kata sambutan sekaligus pengantar yang disampaikan oleh Kapolri.

Idham menyampaikan terima kasihnya kepada Wapres lantaran menyempatkan hadir sekaligus memberikan kuliah umum.

"Kehadiran Bapak Wakil Presiden di tengah-tengah Para Peserta Sespimti baik dari TNI Polri merupakan yang pertama semenjak dilantik. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menerima arahan dan masukan dari Bapak Wapres," kata Idham dalam sambutanya.

Di hadapan 62 peserta Sespimti, Maruf meminta Polri mencegah radikalisme di Indonesia. Selain radikalisme, dia juga meminta Polri mengatasi persoalan yang menyangkut hal-hal intoleran.

"Kita harus mencegah ada kelompok yang keluar dari komitmen kebangsaan, radikalisme, dan intoleran," kata Wapres.

"Radikalisme itu bukan soal pakaian, tapi cara berpikir, cara bersikap, perilaku dan cara bertindak. Upaya yang harus kita lakukan, (ialah) meluruskan cara berpikir, sikap bertindak, dan gerakan-gerakannya. Perlu ada upaya intensif tentang kontraradikalisme dan deradikalisasi," sambung Maruf.

Selain radikalisme, Maruf juga mengingatkan para peserta soal ancaman khilafah. Meski begitu, Maruf memastikan bahwa khilafah tidak akan masuk ke Indonesia. Sebab paham tersebut tak diterima.

"Pertanyaannya kenapa khilafah ditolak di RI? Bukan ditolak tapi tertolak, kalau tertolak memang tak bisa masuk. Bukan karena Islami, (atau) tak Islami," kata Maruf.

Alasannya, lanjut Maruf, paham khilafah tidak sesuai dengan kehidupan di Indonesia. Dia mengatakan, perlu ada cara untuk menyamakan pemahaman Islam untuk masyarakat Indonesia.

"Secara proporsional khilafah tertolak karena menyalahi kesepakatan (bahwa) Indonesia adalah NKRI. Kalau itu jadi khilafah maka tidak NKRI lagi, negara kesatuan khilafah Indonesia," ujranya.

Hal inilah, kata Maruf yang perlu diluruskan pemahamannya.

"Islam kita itu Islam kaffah, utuh tapi ada kesepakatannya, kesepakatan nasional. Jadi penting untuk kita, komitmen kebangsaan harus diperkuat," pungkas Maruf.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Mendagri Tito Karnavian; Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Turut Hadir juga pejabat utama Mabes Polri dan peserta Sespimti sebanyak 62 orang terdiri 50 orang dari Polri, 4 orang dari TNI AD, 4 orang dari TNI AL, 4 orang dari TNI AU.


Komentar Pembaca