Komisi VIII DPR-Kemenag Sepakat Terima Saran HNW Soal Atase Agama

Nasional  JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 14:15 WIB | Warni Arwindi

Komisi VIII DPR-Kemenag Sepakat Terima Saran HNW Soal Atase Agama

MoeslimChoice | Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rayat Hidayat Nur Wahid memperjuangkan pentingnya penempatan atase agama pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara yang banyak warga Indonesia bermukim. Hidayat yang juga anggota Komisi VIII (membidangi agama dan sosial), menegaskan soal atase agama ini merupakan aspirasi warga Indonesia seperti di Malaysia dan Arab Saudi.

Di sisi lain, sambungnya, Malaysia dan Arab Saudi justru sudah menempatkan atase agamanya di kedutaan masing-masing di Jakarta. Jadi, kata HNW (ringkasan nama Hidayat), sudah selayaknya Indonesia secara timbal-balik (resiprokal) menempatkan diplomatnya di pos ini pada KBRI kedua negara.

"Penempatan Atase Agama di KBRI yg banyak WNInya, sangat disuarakan oleh WNI, dan itu diperlukan untuk memberikan pembinaan dan pelayanan sosial keagamaan dan administrasi pernikahan di kantor perwakilan RI di luar negeri yang banyak pekerja Indonesianya, seperti di Malaysia, Arab Saudi dan Hongkong," usul Hidayat dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 7/11/2019.

Walhasil, usul ini mendapat sambutan positif dari anggota Komisi VIII dan jajaran Kementerian Agama. Pada akhir rapat klausa penempatan atase agama di luar negeri diterima sebagai keputusan Rapat yg mengikat agar Kemenag berkoordinasi dengan Kemenlu untuk merealisasi keputusan bersama ini. 

Hidayat menjelaskan, urgensi penempatan atase agama di luar negeri sudah harus menjadi prioritas sekarang. "Banyak pekerja migran kita yang menghadapi masalah, mereka memerlukan pemenuhan hak, pendampingan dan pembinaan mental spiritual dari pemerintah melalui Atase Agama. Demikian juga dalam hal administrasi pernikahan,  yang terjerumus pada perilaku bermasalah. Banyak di antara mereka yang akan menikah harus pulang ke Indonesia dan itu sering berbenturan dengan izin kerja/imigrasi, selain memerlukan biaya yang besar," unkap Hidayat.

Akibatnya, nikah siri, sekalipun dengan  berbagai masalahnya, menjadi pilihan. Selain itu, mereka juga  menghadapi masalah pernikahan dan  tidak mendapatkan informasi lengkap tentang hukum-hukum agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspirasi pembentukan Atase Agama ini sebelumnya banyak disampaikan melalui sosial media dan pertemuan tokoh WNI di Luar Negeri. Permintaan serupa muncul pula ketika  Hidayat berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 5/11/19. WNI di Malaysia, kata Hidayat, menyuarakan perbaikan layanan dan penempatan atase agama  di KBRI di Kuala Lumpur sebagai bentuk kepedulian negara kepada WNI dan pekerja migran di luar negeri yang faktanya menyumbangkan remitansi yang besar kepada negara.

Yang di Hongkong dan Taiwan bagaimana ya Pak? Insya Allah diperjuangkan juga.


Komentar Pembaca
Ustadz Taufik Hasnuri Hembuskan Nafas Terakhir

Ustadz Taufik Hasnuri Hembuskan Nafas Terakhir

BeritaKamis, 14 November 2019 | 09:44

Ustadz Taufik Hasnuri Dimakamkan di Kampung Halamannya

Ustadz Taufik Hasnuri Dimakamkan di Kampung Halamannya

Tentang SumselKamis, 14 November 2019 | 11:30

Ustadz Taufik Hasnuri Wafat, Langit Palembang pun Mendung

Ustadz Taufik Hasnuri Wafat, Langit Palembang pun Mendung

Tentang SumselKamis, 14 November 2019 | 12:38

Warga Pacitan Ini Tolak Bantuan Rehab Rumah, Kenapa?

Warga Pacitan Ini Tolak Bantuan Rehab Rumah, Kenapa?

DaerahSelasa, 12 November 2019 | 09:30

Ironi Korban Penipuan First Travel, Uang Tak Kembali Aset Disita Negara
Pejabat Dan Kepentingan Pribadi

Pejabat Dan Kepentingan Pribadi

KajianMinggu, 17 November 2019 | 20:55

Perilaku Ahok Wajib Diuji Sebelum Jadi Petinggi BUMN

Perilaku Ahok Wajib Diuji Sebelum Jadi Petinggi BUMN

NasionalMinggu, 17 November 2019 | 19:55

PBB Peringatkan Kekerasan di Bolivia Dapat Rusak Proses Demokrasi

PBB Peringatkan Kekerasan di Bolivia Dapat Rusak Proses Demokrasi

InternasionalMinggu, 17 November 2019 | 19:10

Bongkar Paksa Portal Sungai Turi, Oknum Masyarakat Langgar Keputusan Pengadilan
Fadjroel Klaim BPJS Kesehatan Tahun 2019 Disubsidi Hingga Rp 40 T