Dana Desa, DPR: Pemerintah Kecolongan, Memalukan!

Polhukam  JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 09:56 WIB

Dana Desa, DPR: Pemerintah Kecolongan, Memalukan!

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

MoeslimChoice | Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera memanggil Kementerian Keuangan untuk meminta penjelasan terkait penyaluran dana desa ke desa “hantu” alias fiktif.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap keberadaan desa fiktif tak berpenghuni di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Keberadaan desa itu berdampak pada penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran.

"(Pemanggilan) segera diagendakan," ujar anggota Komisi XI, Heri Gunawan, kepada wartawan, Kamis (7/11/2019).

Heri menilai, perlu dilakukan audit terhadap penyaluran dana desa dari 2015 hingga 2019 yang besarannya mencapai Rp 257 triliun, karena masih ada kemungkinan penyalahgunaan dana di desa lain.

"Tidak menutup kemungkinan, selain kasus desa siluman di Konawe Sulawesi Tenggara, masih ada dana desa disalahgunakan oleh pihak tertentu di tempat lainnya," ujarnya.

Heri menyebut, terjadinya kasus ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan penyaluran desa.

Menurutnya, tidak ada koordinasi antara kementerian terkait, sehingga terjadi kecolongan yang dinilai memalukan.

"Faktanya kementerian-kementerian ternyata jalan sendiri-sendiri. Dana desa dikelola dengan secara asal-asalan dan tidak profesional," jelas anggota Fraksi Gerindra ini.

Ia mengatakan, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah membenarkan tentang adanya tiga desa fiktif dan 31 desa dengan Surat Keputusan (SK) yang berada di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Salah satu modus dari dana desa siluman tersebut dilakukan dengan memundurkan tanggal pembuatan SK untuk menyiasati moratorium pemekaran desa oleh Kemendagri.

Tindakan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe pada anggaran tahun 2016 hingga 2018.

"Terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diberikan punishment (hukuman) agar ke depan kasus ini tidak terulang kembali. Jika kasus ini mengandung unsur pidana maka harus segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Anggota Komisi XI, Didi Irawadi Syamsuddin, menilai, apabila terbukti benar, penyaluran dana ke desa tak berpenghuni merupakan suatu pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat.

"Saya sebagai anggota Komisi XI DPR mendukung sepenuhnya investigasi secepatnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, perbuatan tersebut tak bertanggung jawab. Terlebih, tujuan penyaluran dana desa sebenarnya untuk membangun dan menyejahterakan desa.

"Sekali lagi, jika benar adanya, langkah selanjutnya utamanya adalah langkah hukum oleh KPK adalah harga mati. Sanksi-sanksi lain melalui Kementerian Dalam Negeri, menteri desa tertinggal harus segera dilakukan," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini.

Sri Mulyani sendiri tidak menyebut secara rinci jumlah ataupun nama, dan lokasi desa fiktif tersebut.

Ia hanya mengatakan agar masalah tersebut tidak berulang, pihaknya akan memperketat penyaluran dana desa.

Selain itu, jajarannya juga akan menyelidiki mekanisme pembentukan desa, termasuk identifikasi jumlahnya, lokasi, dan susunan pengurusnya. [yhr]


Komentar Pembaca