Ribka Tjiptaning Kritik Kebijakan Jokowi dari Soal KIS Tak Laku Hingga BPJS Pemerasan

Nasional  KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 | 04:30 WIB | Natasha

Ribka Tjiptaning Kritik Kebijakan Jokowi dari Soal KIS Tak Laku Hingga BPJS Pemerasan

Moeslimchoice | Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tak memiliki dampak yang dirasakan masyarakat pada umumnya.

Program jaminan kesehatan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini tak laku lantaran masuk kategori kelas III.

“Jokowi bagi KIS, tapi KIS-nya enggak laku karena begitu sampai rumah sakit, kelas tiganya (ruangan) penuh. KIS itu untuk kelas tiga, bukan kelas satu. Namanya pasien ya biasanya terserah dokter (dimasukkan kelas I), yang penting anak dirawat,” ungkap anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Senayan, Rabu (6/11).

Tak hanya soal pelayanan di rumah sakit, masyarakat kelas menengah ke atas juga banyak yang masuk dalam daftar penerima KIS. Hal ini dinilai rentan terhadap praktik kapitalisme di bidang kesehatan.

Ke depan, dari pihak rumah sakit maupun dokter, juga harus dilakukan pembenahan agar dapat mengubah mindset untuk tidak mengomersialkan bidang kesehatan bagi masyarakat.

“Mungkin harus revolusi mental, dokter-dokter juga harus kembali pada 'ilmuku adalah ibadahku, bukan rejekiku'," ujar Wakil Sekjen PDIP ini.

Ribka juga menyebut kebijakan yang telah disetujui Presiden Jokowi soal kenaikan iuran BPJS ini layaknya bentuk pemerasan kepada rakyat.

“Elu karena enggak masuk PBI karena yang sehat membantu yang sakit tapi dipaksakan satu keluarga (membayar), Itu namanya pemerasan, bukan gotong royong, apalagi naik 100 persen," katanya. Selain itu, alasan kenaikan iuran demi menutupi defisit negara yang mencapai triliunan rupiah juga dinilai bukan alasan tepat.

“Udeh jangan ngomongin defisit, ini sudah salah pengelolaan,” tambah Wasekjen PDIP ini.

Bukan tanpa alasan ia menyalahkan buruknya pengelolaan. Menurutnya, di zaman Menkes Siti Fadhilah Supari terdapat Jamkesmas dengan premi lima ribu rupiah, namun berjalan lancar tanpa adanya keluhan dari masyarakat.

“Enggak ada yang ribut. Dokter enggak ribut, rumah sakit enggak ribut (dibayar) lima ribu. Masa sekarang Rp 23 ribu yang PBI masih ribut, artinya di mana nih ributnya?” tandasnya. 

Ribka pun mengkritik Menkes Terawan Agus Putranto dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengenai masih adanyan warga yang belum terlindungi jaminan kesehatan. Padahal negara wajib melakukan hal tersebut sesuai dalam amanat konstitusi.

Dia mencontohkan, orang yang memiliki gaji Rp 4 juta yang tidak termasuk PBI namun mengalami musibah anaknya sakit dan dipecat oleh kantornya sehingga menjadi miskin dan tidak dilayani oleh BPJS.

“Terus siapa yang tanggung jawab? Kan dia warga negara Indonesia dan secara UUD 45 setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan hidup sehat yang sama itu perintah konstitusi loh,” ucap Ribka saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan BPJS dan Menkes di Gedung Nusantara I, Kompleks DPRRI, Senayan, Rabu (6/11).

Berkaca pada hal tersebut, Ribka mendesak agar Menkes dan BPJS kesehatan merujuk pada UUD 45 yang mengharuskan pemerintah mengcover kesehatan seluruh warga negara.

“UU itu enggak bisa juga semua berdalih dibilang oh pemerintah kan sudah menanggung 96,6juta yang PNS sekian yang Jamkesda sekian, yang sekarang kita masalahkan 38 juta nih yang belum ditanggung,” paparnya.

“Semua itu perintah konstitusi, satu tertolak, satu belum terlayani kesehatannya sudah melanggar konstitusi,” tandasnya.


Komentar Pembaca