BPJS Naik, Anwar Hafid: Negara Gagal Urus Kesehatan Masyarakat

Kesehatan  RABU, 06 NOVEMBER 2019 | 20:11 WIB | Sunarya Sultan

BPJS Naik, Anwar Hafid: Negara Gagal Urus Kesehatan Masyarakat

Foto/net

Moeslimchoice | Keputusan pemerintah soal kenaikan BPJS dikritik anggota DPR komisi 9 Partai Demokrat Anwar Hafid karena tidak sesuai dengan landasan filosofinya.

"Iya. Benar, kalau filosofinya BPJS itu kan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan kurang mampu. Jadi kalau terjadi seperti ini ya negara harus bertanggung jawab dong membantu orang miskin." ujar Anwar Hafid Di Gedung DPR MPR, 6 November 2019.

Lebih lanjut Anwar mengatakan, sesungguhnya fungsi BPJS itu bersifat gotong royong, saling membantu antara masyarakat yang mampu dengan masyarakat tidak mampu.

"Kan ada dua sebetulnya tujuan BPJS. Satu mengurangi beban orang miskin. Kedua orang yang mampu dan kaya. Itu diharapkan berkontribusi, bergotong royong membantu orang yang susah. Jadi makna gotong royong disini bukan pada orang miskin tapi pada yang mampu. Kalau orang miskin tenaganya bisa gotong royong. Tapi kalau uangnya kan gak bisa. Mau makan aja mereka susah ya." jelasnya.

Anwar kemudian mengutip temuan dari BPK yang menemukan banyak masalah dalam pengelolaan BPJS terkait dengan merosotnya defisit tunggakan pembayaran BPJS.

"Kan dari BPK, BPK kan menemukan itu bahwa banyak yang tidak membayar. Ada sekian persen yang sudah terdaftar tapi tidak bisa membayar," terangnya.

Melalui fraksi Partai Demokrat, Anwar mendorong untuk tidak menaikkan iuran biaya BPJS.

"Demokrat mengusulkan supaya pertama, harus tidak naik. Khususnya kelas tiga. Itu harus didanai dari negara. Kalau kelas 3 ini dibebaskan oleh pemerintah. Maka akan terjadi seleksi alamiah. Orang yang mampu gak mungkin kelas 3." tegasnya.

Usulan tersebut, sambung dia, dipastikan tidak akan merubah pelayanan rumah sakit terhadap pengguna BPJS.

"Saya kira kalau pelayanan di kesehatan itu rumah sakit itu tidak mempersoalkan. Yang penting dia dibayar. Gak ada pengaruhnya. Karena dinaikan atau tidak dinaikan, itu kan mereka siapapun yang dilayani kan harus bayar. Gak ada pengaruhnya pada pelayanan sebetulnya." pungkas Anwar.

Menurut Anwar, dalam hal ini negara telah gagal karena telah alpha dalam mengurusi kebutuhan kesehatan masyarakat.

"Sebetulnya negara disebut gagal kan banyak persoalan. Ini kan hanya sebagian dari persoalan bangsa. Tapi negara alpa disini khusus masalah kesehatan."

"Kita berharap bapak presiden, mudah mudahan Januari tidak jadi menaikan itu. Ini kan baru keppres. Belum nanti dinaikan 2020 kan. Kalau jadi ya negara alpa di situ." tutupnya.


Komentar Pembaca