IDI: BPJS Kesehatan Nunggak Kepada 80 Persen Rumah Sakit

Kenaikan iuran tidak serta-merta perbaiki kualitas pelayanan

Kesehatan  SABTU, 02 NOVEMBER 2019 | 17:45 WIB | Sunarya Sultan

IDI: BPJS Kesehatan Nunggak Kepada 80 Persen Rumah Sakit

Foto/net

Moeslimchoice | Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diterapkan pemerintah disetujui oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Hal ini bukan tanpa alasan, setidaknya ada ribuan rumah sakit yang harus tekor lantaran biaya pengobatan yang belum dibayarkan BPJS.

“Saat ini 80 persen RS yang sudah kerja sama (dengan BPJS Kesehatan) ada tunggakan. Ini jadi krusial, kualitas pelayanan akan terdampak,” tutur Wakil Ketua Umum PB IDI Moh Adib Khumaidi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (2/11/2019).

Pada dasarnya, ia berpandangan kenaikan BPJS tak serta-merta memengaruhi kualitas pelayanan. Oleh karenanya, ia berharap ada peningkatan kualitas yang dibarengi dengan naiknya iuran yang dibebankan kepada masyarakat.

Adib menyetujui adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun, kenaikan iuran juga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan.

“Sekarang (kenaikan iuran) konteksnya untuk mengatasi defisit. Teman-teman rumah sakit sudah menangis dengan kondisi ini,” jelas Adib.

Ke depan, ia juga berharap masalah defisit bisa segera diselesaikan hingga tuntas agar kenaikan BPJS ke depan benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan semata-mata untuk menutup utang.

"Kalau hanya menutup defisit sekian triliun, harus ditutup dari awal, agar ke depan BPJS tidak gali lubang tutup lubang,” katanya.

Kenaikan iuran tidak serta-merta perbaiki kualitas pelayanan
PB IDI menilai kenaikan iuaran tidak akan berdampak kepada kualitas pelayanan menjadi baik. Wakil Ketua Umum 1 PB IDI Moh Adib Khumaidi menyampaikan, kualitas pelayanan kesehatan saat ini terganggu karena 80 persen rumah sakit (RS) yang bekerjasama dengan BPJS mengalami tunggakan dalam pembayaran oleh BPJS.

"Nah, ini yang saya kira menjadi hal yang sangat krusial karena dampak itu bukan semata-mata untuk RS, dokter dan SDM yang ada di RS, kualitas yang akan kita berikan akan bisa terdampak," tukas Moh Adib Khumaidi.

Dari permasalahan tunggakan pembayaran, sambung Adib, pihaknya telah lama mengusulkan kepada pemerintah untuk kenaikan iuran peserta premium.

Namun, kenaikan iuran saat ini dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu dikarenakan pemerintah hanya fokus kepada defisit.

"Ini yang saya kira kenaikan iuran tidak serta merta kemudian ada akan berdampak pada pelayanan. Saya masih belum bisa mengatakan bahwa kenaikan iuran akan berdampak pada kualitas pelayanan baik. Karena konsepnya hanya berbicara konsep mengatasi defisit saja," tutup Adib.


Komentar Pembaca