Sinergi BPJS Kesehatan dan Bidang Datun Kejaksaan RI dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Program JKN-KIS

Kesehatan  RABU, 30 OKTOBER 2019 | 06:53 WIB | Ilham Akbar

Sinergi BPJS Kesehatan dan Bidang Datun Kejaksaan RI dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Program JKN-KIS

Foto istimewa

Moeslimchoice | BPJS Kesehatan memperkuat sinergi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, selasa (29/10/19)

Hal ini dilakukan salah satunya sebagai upaya memperkuat penegakan kepatuhan khususnya bagi pemberi kerja seperti Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Hukum (BU) serta memantapkan implementasi tata kelola yang baik dan bersih dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dalam pelaksanaan tugas sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, tidak jarang BPJS menemui permasalahan hukum. Permasalahan yang timbul bisa saja timbul dari klien, mitra kerja, peserta, atau bahkan pihak internal dan semakin hari semakin kompleks. Karena itu diperlukan dari pihak eksternal yang kompeten yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi BPJS Kesehatan dari sisi hukum agar implementasi Program JKN-KIS berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penguatan kerja sama dalam bidang perdata dan tata usaha Negara diharapkan dapat membantu BPJS Kesehatan menjalankan seluruh tugas serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menentukan langkah strategis organisasi. Kami juga berharap Kejaksaan RI, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan RI dapat ikut mendorong badan usaha untuk segera menuntaskan kewajibannya untuk mendaftarkan entitas, pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS.

Pendampingan Hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan kepada BPJS Kesehatan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Hal ini bertujuan mengawal jalannya roda pembangunan dengan mengedepankan pencegahan, mengurangi pelanggaran, dan meningkatkan kepatuhan.

Bidang DATUN Kejaksaan RI diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit). Selain itu, Bidang DATUN Kejaksaan RI juga dapat memberikan Bantuan Hukum (non litigasi dan litigasi) dan Tindakan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara.


Komentar Pembaca