Kabinet Jokowi | Katanya Pengen Ramping, Kok Malah Nambah Wamen?

Polhukam  SENIN, 21 OKTOBER 2019 | 09:09 WIB

<b>Kabinet Jokowi</b> | Katanya Pengen Ramping, Kok Malah Nambah Wamen?

Presiden Joko Widodo

MoeslimChoice | Pagi ini, Senin (21/10/2019), Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Amin periode 2019-2024. Selain itu, Jokowi akan menyampaikan nomenklatur baru dalam kementeriannya.

Presiden menegaskan sudah menyelesaikan penyusunan kabinet untuk membantunya kerja lima tahun ke depan.

“Besok pagi akan saya kenalkan, ya,” tegasnya, usai dilantik sebagai Presiden 2019-2024 di Gedung Rapat Paripurna MPR, kompleks ­parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019) kemarin.

Namun, Jokowi tidak memastikan waktu pelantikan para pembantunya itu.

“Setelah dikenalkan, ya dilantik, bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari Rabu,” ujarnya.

Tenaga Ahli ­Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengungkapkan bahwa Presiden akan memenuhi sejumlah masukan dan usulan yang disampaikan terkait dengan kabinet.

“Kabinet memenuhi semua unsur geopolitik, di antaranya kalangan kampus, profesional, dan milenial,” kata Ngabalin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia membeberkan, ada beberapa nomenklatur yang berubah, seperti lembaga dan badan. Nantinya, kata dia, ada beberapa kementerian dan lembaga akan memiliki Wakil Menteri (Wamen) untuk melakukan tugas teknis.

“Periode kedua ini cukup komplet,” tukasnya.

Di era kabinet Jokowi-Jusuf Kalla ­(2014-2019) ada tiga posisi wamen, yaitu Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Luar Negeri, serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

 

Kontradiktif

Dalam menanggapi penambahan posisi Wakil Menteri di Kabinet Jokowi Jilid II, pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai, wacana penambahan kursi Wakil Menteri bertentangan dengan isi pidato Presiden Jokowi yang menginginkan birokrasi sederhana dan mengutamakan kinerja.

“Buat apa penambahan Wamen? Tadi di pidato Pak Presiden, justru eselon mau dipangkas jadi dua level saja,” tandas Hamdi saat dihubungi, kemarin.

Menurut dia, Presiden Jokowi menginginkan pemerintahan yang berorientasi pada kinerja sehingga nomenklaturnya harus langsing.

“Jika Wakil Menteri tujuannya untuk membantu Menteri, itu kurang tepat karena sudah ada Direktur Jenderal. Jika tetap ­diterapkan (penambahan Wamen), rantai birokrasi menjadi lebih panjang,” jelasnya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Padang, Sumatra Barat, Feri Amsari, mengatakan, posisi Wamen mestinya berbasis pada lingkup kerja yang berat atau luas. Misalnya, Menteri Dalam Negeri atau Menteri Kelautan.

“Kalau tidak ada ­basis pertimbangan, itu ­dapat dipastikan bagi-bagi kepentingan saja,” cetusnya.

Terkait dengan kabinet, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, mengaku belum mendapat informasi mengenai berapa kader partainya yang akan diminta masuk kabinet.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, ­telah menyerahkan nama-nama kader kepada Presiden Jokowi.

“Sudah dibahas secara mendalam di pertemuan sebanyak dua kali,” kata Hasto.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhy Prabowo, menyatakan, perihal kabinet, partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

“Kita juga tahu diri,” kata Edhy Prabowo.

Politikus senior partai ­besutan Prabowo Subianto itu disebut-sebut akan menduduki pos Menteri Pertanian. [yhr]


Komentar Pembaca