Kabinet Jokowi | Waspadai Penunjukan Menko Perekonomian

Ekonomi  JUMAT, 18 OKTOBER 2019 | 17:15 WIB

<b>Kabinet Jokowi</b> | Waspadai Penunjukan Menko Perekonomian

Ilustrasi

MoeslimChoice | Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melihat, kondisi perekonomian global perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid II.

Sebab, gejolak perang dagang dua negara adidaya Amerika Serikat dan China masih belum menemui titik damai.

Karenanya, menurut Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, kunci untuk menghindari gejolak ekonomi global itu ialah dengan menunjuk sosok Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang tepat.

Menurutnya, dengan langkah itu, ekonomi dalam negeri bisa bertahan stabil dan atau bahkan tumbuh melebihi negara-negara tetangganya di Asia Tenggara.

Namun, hingga saat ini, INDEF —kata Tauhid— belum melihat sosok pemimpin yang tepat menduduki bangku Menko Perekonomian.

"Menurut saya, kita mencari figur yang bisa mengkoordinasikan 10 menteri yang di bawah koordinasinya. Itu tidak mudah loh, masing-masing punya undang-undang sendiri, punya regulasi sendiri-sendiri. Itu beratnya di situ," ujar Tauhid saat ditemui di Hotel Westin, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Diakuinya, saat ini INDEF sendiri belum melihat ada sosok yang tepat untuk menempati posisi Menko Perekonomian menggantikan Darmin Nasution.

Tauhid melihat, sosok Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI), sebenarnya bisa saja diplot sebagai Menko Perekonomian.

Namun, jika SMI menjadi Menko Perekonomian, maka fungsi bendahara negara akan timpang. Sebab, ia menilai, sosok SMI masih belum bisa tergantikan.

"Karena, menurut saya, kalau beliau ada di situ, ya Menteri Keuangannya harus sekuat beliau. Jangan sampai tidak," tuturnya.

"Karena Menko Perekonomiannya, katakanlah fungsinya ngegas. Menteri Keuangan itu ngerem. Nah ngegas sama ngerem ini kan mesti fungsi koordinasi. Karena dia (menko perekonomian) buat kebijakan harus cepat tepat, tapi Menteri Keuangan punya fungsi anggaran. Nah sinergi dua itu. Nah yang sulit adalah Bu SMI bisa salah satunya, tapi yang kita butuhkan dirijen yang lebih baik dari Ibu SMI. Nah ada apa enggak?" sambungnya. 

Lebih lanjut, Tauhid juga mengatakan kalau kalangan pengusaha dan kalangan politisi belum ada yang memiliki kriteria khusus untuk menjadi Menko.

Misalnya saja, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang diisukan belakangan ini bakal menggantikan Darmin.

"Menurut saya, lebih baik profesionallah ya, yang memahami, tanda kutip, melihat perubahan global itu cepat, tahu masalah birokrasi, tau masalah koordinasi, tau situasi rapat terbatas di level kementerian, sehingga pengambilan keputusan cepat sekali," ungkap Tauhid.

"Apalagi situasi begini ya (perang dagang AS- China) harus kuat, jangan sampai kaya kemarin, misalnya hentikan minyak goreng  curah, tiba-tiba Menkonya bilang enggak jadi tuh. Nah itu kan fakta kebijakan yang tanpa koordinasi. Nah itulah Menteri Perekonomian yang dibutuhkan, yang punya kapasitas," pungkasnya. [yhr]


Komentar Pembaca