FSPP Banten: Pemerintah Jangan Campuri Urusan Dapur Pesantren

Pendidikan  JUMAT, 18 OKTOBER 2019 | 09:19 WIB

FSPP Banten: Pemerintah Jangan Campuri Urusan Dapur Pesantren

Ilustrasi

MoeslimChoice | Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten menyambut baik dana Pondok Pesantren (Ponpes) yang diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk meningkatkan kemandirian Pondok Pesantren.

“Pak Gubenur mempunyai program bantuan setiap tahun. Hal tersebut dilakukanya untuk mengingat jasa-jasa ponpes yang sangat luar biasa. Tahun 2019 memang tidak ada bantuan, baik untuk operasional ponpes ataupun FSPP. Namun, pada 2020, dana ponpes tersebut akan diproyeksikan naik,” kata Ketua FSPP Banten, Ikhwan Hadiyin, saat dihubungi wartawan, Kamis (17/10/2019).

Ia menjelaskan, dana tersebut akan langsung dikucurkan dari Biro Kesejateraan Rakyat (Kesra) Banten.

Penggunaan dana Ponpes tersebut diproyeksikan untuk penguatan kemandirian pondok pesantren. Selain itu juga untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

Namun, penggunaan itu dikembalikan lagi dengan kebijakan pondok pesantren tersebut.

“Beberapa waktu lalu, setelah diterbitkannya undang-undang pondok pesantren, itu semakin menguatkan eksistensi keberadaan pondok pesantren. Tentunya pemerintah diharapkan lebih banyak memperhatikan tanpa mencampuri urusan-urusan dapur ponpes,” ujarnya.

Ia berharap, pondok pesantren juga memiliki Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti di sekolah umum. Kalau di pesantren bisa menjadi Bantuan Operasional Pesantren (BOP). Karena, hal tersebut bisa membantu pesantren dalam operasional.

“Pesantren harusnya juga layak mendapatkan bantuan tersebut, karena dia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Kalau sekolah-sekolah umum kan baru ada setelah kemerdekaan. Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap ponpes,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim, mengatakan, ponpes merupakan bagian lembaga pendidikan yang telah berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara.

Tidak hanya dalam mengisi kemerdekaan, peran ponpes juga terasa saat perjuangkan melawan penjajah.

Pihaknya ingin berkontribusi terhadap pembangunan ponpes melalui pemberian bantuan dana ponpes.

“Dana ponpes yang dialokasikan sebesar Rp 30 juta, akan diproyeksikan menjadi Rp 50 juta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang sedang dibahas,” katanya. [yhr]


Komentar Pembaca