Mulai Hari Ini MUI Tidak Lagi Keluarkan Sertifikasi Halal

Berita  KAMIS, 17 OKTOBER 2019 | 06:54 WIB | Adhes Satria

Mulai Hari Ini MUI Tidak Lagi Keluarkan Sertifikasi Halal

Moeslimchoice | Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai 17 Oktober 2019 sudah tidak lagi mengeluarkan sertifikasi halal, karena sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH. Maka eksport ke negara-negara Timur Tengah untuk sementara tertunda sampai BPJPH terakreditasi oleh ESMA (lembaga yang berwenang untuk Gulf Countries dan Timur Tengah). Terlebih BPJPH sebagai badan sertifikasi halal belum terakreditasi oleh ESMA dan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan ekonomi.

“Kami Indonesia Halal Watch memohon agar menunda pelaksanaan isi Nota Kesepahaman. Mengingat adanya kegentingan hukum, maka Bapak Presiden mohon berkenan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU),” Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch), DR. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H dalam siaran persnya, Kamis (17/10/2019).

Bila hari ini tanggal 17 Oktober 2019 pendaftaran sertifkasi halal hanya dapat dilakukan oleh BPJPH dan tidak dimungkinkan dilakukan lagi oleh MUI, maka akan terjadi kegaduhan bahkan antrian yang luar biasa, karena BPJPH disamping belum memiliki badan perwakilannya di tingkat provinsi juga belum memilki sistem pendaftarannya yang berbasis Online.

Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal)  dalam surat terbukanya, Rabu (16/10/2019) , memohon kepada Presiden RI Joko Widodo, agar menerbitkan PERPPU Jaminan Produk Halal, karena adanya sifat kegentingan hukum yang mendesak, yakni Undang-undang  Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak operasional.

Melemahkan MUI

Sehubungan dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,  Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal Bagi Produk yang Wajib Bersertifikat Halal (selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman), maka Indonesia Halal Watch menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Dengan adanya Nota Kesepahaman tersebut maka membuat independensi MUI menjadi lemah, bukan karena hanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (PP JPH) saja, tetapi secara substansial dengan adanya Nota Kesepahaman ini maka posisi MUI menjadi lemah.

Substansi lainnya sehubungan dengan penetapan fatwa dengan adanya Nota Kesepahaman ini, yang memberikan kewenangan kepada Kementerian dan organnya, maka sidang fatwa MUI akan melibatkan berbagai unsur Kementerian dan Lembaga, padahal penetapan fatwa adalah domaun para ulama.

Berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, kemudian memunculkan Pihak Kelima yaitu lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang di ikut sertakan didalam penentuan penyelenggaraan layanan sertifikasi halal, padahal di dalam UU JPH maupun PP JPH tidak disebutkan. Ini adalah suatu yang tidak benar karena tidak diamanatkan dalam UU JPH maupun PP JPH.

Mengingat halal adalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi keagamaan yaitu MUI, maka sehubungan dengan sertifikasi auditor halal adalah hal yang tidak lazim dilakukan oleh KAN, namun tetap oleh MUI karena halal adalah hal yang spesifikasi dan penentuan halal hanya dapat ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Posisi Prof Dr. K.H Ma’ruf Amin ditempatkan pada posisi yang tidak mungkin dapat menolak Nota Kesepahaman ini, sehingga MUI harus tetap berfungsi dan berperan sebagaimana diamanatkan oleh UU JPH dan kewenangannya tidak boleh dikurangi serta tidak boleh dilemahkan. Nota Kesepahaman ini seharusnya tidak dilaksanakan terlebih dahulu mengingat pada point konsideran di dalam Nota Kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa:

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan Nomor 14: Peraturan Menteri Agama Nomor …… Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”.

Mengingat Permenag tersebut sampai saat ini belum diundangkan, artinya Nota Kesepahaman tidak dapat disandarkan pada ketentuan yang belum ada. “Belum disahkannya Permenag sampai hari ini, menunjukan bahwa tingginya kompleksitas persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi halal, dengan di tandatanganinya Nota Kesepahaman ini maka berpotensi dapat meredusi persoalan yang substantial tersebut.”

Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Nota Kesepahaman bukan instrument pelaksanaan undang-undang, dan tidak lazim melaksanakan sebuah ketentuan undang-undang melalui sebuah Nota Kesepahaman, tapi kelazimannya adalah Uji Instrumen, meliputi Instrumen ketentuan undang-undang dan turunannya.

Kemudian perangkat atau instrumen lainnya yang di amanatkan undang-undang adalah: Auditor Halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Tarif sertifikasi halal, Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sistem registrasi halal, Sistem standar halal, Logo halalApabila instrument di atas belum siap dan waktu pelaksanaan undang-undang telah jatuh tempo (sesuai Pasal 4 Jo. Pasal 67 UU JPH), maka seharusnya undang-undang ini dijalankan harus dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Artinya, undang-undang tidak boleh dijalankan melalui Nota Kesepahaman.

Nota Kesepahaman ini tidak boleh menegasikan ketentuan UU JPH, dengan menampikkan atau memberikan fungsi kepada lembaga atau badan yang tidak diatur dalam UU JPH atau PP JPH seperti KAN. Sebaliknya, tidak boleh mengurangi kewenanangan sebuah lembaga yang telah diatur secara tegas di dalam UU JPH. (des)


Komentar Pembaca