Rujak Bahasa

Oleh KARIM SURYADI (Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI)

Kajian  SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 12:10 WIB

Rujak Bahasa

Ilustrasi

MUNGKIN saat memasuki tempat pencucian mobil, Anda mendapati daftar layanan yang tersedia, seperti car wash atau oil change. Ketika tengah menunggu cuci mobil dan masuk toilet, Anda pun bisa menemukan peringatan: Dilarang membuang pembalut ke “closed”.

Tak jauh dari tempat cuci mobil, terdapat kios potong rambut Best Head. Sementara di kiri dan kanan kios potong rambut, berderet tempat pengisian pulsa dengan nama kios yang susah dilafalkan, seperti Lafayette Cells atau Chelsea Cells.

Seperti halnya tempat isi ulang pulsa, tukang jualan es cingcau pun  tak kalah “gaul” dengan menuliskan Ivony Cingcau di rodanya. Terasa sulit dan asing, tapi terdedah di mana-mana.

Ragam bahasa semacam itu, tidak hanya kita temukan di jalanan, namun dengan sangat mudah kita dengar atau baca di media. “Jangan pesimis melulu. Ekonomi nasional mangkin baik. Jumlah start up naik terus.” Tak lama kemudian, dari media yang sama terdengar “Hari gini masih mau ribet, ubah cara pikir Lo.”

Penggunaan Bahasa Indonesia yang dicampur dengan istilah asing, atau diselipi bahasa daerah, kian lazim. Pun ketika menggunakan Bahasa Sunda, atau bahasa daerah lain, orang kerap mengatakannya secara kamalayon (kemelayu-melayuan), seperti “Engke dikabaran deui”, “Ari kamu, sabar atuh”, atau “Teu uyahan budak teh, unfaedah pisan”.

Layaknya nanas atau jambu, bahasa “dirujak”. Istilah asing, kosa kata dari bahasa Indonesia dan daerah digunakan berbarengan, diaduk jadi satu, dibumbui berbagai rasa, lalu menjelma “rujak bahasa”. Rasanya jadi rame, kedengarannya tambah rancak. Jangan tanya soal tata bahasa, atau kalimat baku, karena sudah lama tak dirujuk dan nyaris terlupakan.

Peta kompetensi bahasa sebagian warga kita memang kacau. Meski sadar tidak menguasai satu bahasa asing pun, atau bahkan mengaku sudah tidak sanggup berbicara menggunakan bahasa ibu, namun ketika berpidato, berceramah, atau berbicara di forum yang mengharuskan memakai bahasa nasional malah mencampuradukkannya.

 

Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia

Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia diharapkan bukan hanya menertibkan pemakaian Bahasa Indonesia di kalangan pejabat, tetapi juga dapat memutus pelaziman kesalahan berbahasa.

Namun pengaturan tersebut hanya akan berjaya di atas kertas dan tidak mengubah apa pun jika tidak dipedomani dan dibawa ke dalam praktik berhasa.

Munculnya Perpres tersebut menandakan adanya niat baik dalam merawat Bahasa Negara, sekaligus menunjukkan kehendak politik untuk menjaga bahasa persatuan.

Namun, lebih dari sekedar ranah hukum dan politik, pengaturan berbahasa adalah soal komitmen penggunanya.

Bahasa adalah buah dari pikiran yang hidup. Selain itu, bahasa pun abstraksi pengalaman seseorang. Keduanya tak mungkin dikawal peraturan. Pikiran dan pengalaman tak bisa dikerangkeng undang-undang. Apalagi jika peraturan yang ada tidak menyertakan sanksi atas pelanggaran dan keteguhan dalam penegakannya.

Peraturan tentang penggunaan Bahasa Indonesia harus merupakan konstitusi yang hidup, sebagai kaidah yang mengiringi pemakaiannya.

Ini berarti, tak ada cara terbaik memelihara bahasa (bahasa apa pun) kecuali menggunakannya dengan baik dan benar.

Kini jika ada orang bertanya dimanakah ia dapat menemukan contoh pemakaian Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita akan kesulitan menunjukkannya.

Tak seperti orang Jepang, yang umumnya mengakui NHK sebagai contoh standar Bahasa Jepang, kita harus mencari-cari ke kanan dan kiri untuk mengajukan jawaban serupa.

 

Perjuangan Berbahasa Indonesia

Lebih dari itu, “perjuangan” menegakkan harkat Bahasa Indonesia pun tak sekuat para pemuda yang berani menggantikan Bahasa Belanda dengan Bahasa Melayu (Bahasa Indonesia) sebagai bahasa resmi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia (KBPI) II, 28 Oktober 1928, yang lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda.

Kala itu, meski pemuda pelajar terdidik lebih fasih berbicara Bahasa Belanda, atau bahasa ibunya, namun kecintaan mereka pada bangsanya mendorong mereka menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Meski tidak mudah, mereka tak surut. Banyak pemuda hanya terdiam, atau mencoba berbicara Bahasa Indonesia, namun terbata-bata.

Para pemuda pejuang tidak memilih jalan pintas. Mereka tidak menyewa penulis pidato yang mahir berbahasa Indonesia, atau membayar “penulis siluman” untuk menuangkan gagasan mereka dalam ragam tulis Bahasa Indonesia. Mereka belajar Bahasa Indonesia.

Siti Soendari perwakilan Poetri Indonesia, yang dalam KBPI II tidak mampu menggunakan Bahasa Indonesia, hanya selang dua bulan, tepatnya dalam Kongres Perempuan Indonesia,  22-25 Desember 1928, adik bungsu Soetomo (pendiri Budi Utomo) tersebut telah mampu berpidato dalam Bahasa Indonesia dengan sangat bagus (Yudi Latif, 2014, Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan, halaman 262).

Kemampuan berbahasa Indonesia yang didapat Siti Soendari tidak jatuh dari langit. Komitmennya untuk merawat bahasa persatuan mendorongnya untuk mempelajari dan memakainya.

Semangat dan komitmen semacam ini yang hilang sekarang. Alih-alih merawat, kita berlomba merusak. Bahkan dengan dalih pencanggihan bahasa, kita berebut mengaduknya, hingga tak jelas lagi ragam bahasa yang dipakai. Semoga Anda tidak tergolong yang demikian. [yhr]


Komentar Pembaca
Arimbi Vero

Arimbi Vero

18 Nov, 2019 | 05:46

Pejabat Dan Kepentingan Pribadi

Pejabat Dan Kepentingan Pribadi

17 Nov, 2019 | 20:55

Menggagas Kota Piagam Yang Efisien Di Indonesia
Agama Angka

Agama Angka

17 Nov, 2019 | 07:55

Prestasi BTP

Prestasi BTP

16 Nov, 2019 | 04:29

Bazaar Danza

Bazaar Danza

15 Nov, 2019 | 05:42