Korupsi dalam Perspektif Islam

Oleh SUSI WINARTI

Kajian  SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 11:05 WIB

Korupsi dalam Perspektif Islam

Ilustrasi

KPK didirikan tujuannya yakni untuk memelihara dan menjaga keseimbangan pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi dengan berorientasi pada pengembalian kerugian negara secara maksimal.

Selain itu, KPK juga diharapkan dapat melaksanakan fungsi trigger mechanism melalui koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan.

Namun saat ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, menilai, lembaga antirasuah itu sedang dalam posisi dikepung dari berbagai sisi.

Kondisi KPK saat ini, menurut Agus, sangat memprihatinkan, terutama terkait revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Salah satu perumus Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Romli Atmasasmita, berpendapat, KPK saat ini sudah menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.

Romli menilai, KPK saat ini tidak lagi demikian. KPK terkesan lebih sering bekerja sendirian tanpa berkoordinasi dan supervisi dengan Polri dan kejaksaan.

Pengembalian keuangan negara dari kasus korupsi yang ditangani KPK juga kecil, kalah dari institusi Polri dan kejaksaan.

Sejak 2009 hingga 2014, KPK tidak melaksanakan tugas pengembalian keuangan negara secara maksimal.

Catatan Romli, hanya Rp 722 miliar kerugian negara yang dapat dikembalikan KPK selama rentang waktu itu. Angka itu jauh dari kepolisian sebesar Rp 3 Triliun dan Kejaksaan sebesar Rp 6 Triliun.

Korupsi ialah menyalahgunakan atau menggelapkan uang/harta kekayaan umum (negara, rakyat atau orang banyak) untuk kepentingan pribadi.

Praktik korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memegang suatu jabatan pemerintah.

Dalam istilah politik Bahasa arab, korupsi sering disebut “al-fasad atau riswah”. Tetapi yang lebih spesifik adalah “ikhtilas atau “nahb al-amwal al-ammah”.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akan arti kesucian, sehingga sangatlah rasional jika memelihara keselamatan (kesucian) harta termasuk menjadi tujuan pokok hukum (pidana) Islam.

Karena mengingat harta mempunyai dua dimensi, yakni dimensi halal dan dimensi haram. Perilaku korupsi masuk pada dimensi haram karena korupsi menghalalkan sesuatu yang haram, dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki Allah SWT.

Dan Islam membagi istilah korupsi ke dalam beberapa dimensi. Yaitu risywah (suap), saraqah (pencurian), al gasysy (penipuan), dan khianat (penghianatan).

Yang pertama, korupsi dalam dimensi suap (risywah) dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya.

Islam tidak menentukan apa hukuman bagi pelaku suap, akan tetapi menurut fuquha bagi pelaku suap-menyuap ancaman hukumannya berupa hukuman ta’zir yang disesuikan dengan peran masing-masing dalam kejahatan.

Kedua, korupsi dalam dimensi pencurian (saraqah), yang berarti mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi.

Artinya mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, jadi saraqah adalah mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Tidaklah Allah SWT melarang sesuatu termasuk di dalamnya korupsi, melainkan di balik itu terkandung keburukan dan mudharat (bahaya) bagi pelakunya. [yhr]


Komentar Pembaca
Kereta Hijau

Kereta Hijau

19 Nov, 2019 | 05:56

Mengukur Integritas dan Ketegasan Anies
Pertanyaan dan/Atau Pernyataan Sukmawati Memenuhi Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama?
Arimbi Vero

Arimbi Vero

18 Nov, 2019 | 05:46

Pejabat Dan Kepentingan Pribadi

Pejabat Dan Kepentingan Pribadi

17 Nov, 2019 | 20:55

Menggagas Kota Piagam Yang Efisien Di Indonesia