PT Jateng Bebaskan 5 Terdakwa Korupsi Edupark

Hukum  SENIN, 14 OKTOBER 2019 | 10:33 WIB

PT Jateng Bebaskan 5 Terdakwa Korupsi Edupark

Taman Edukasi Dirgantara (Edupark) Karanganyar, Jawa Tengah

MoeslimChoice | Lima terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Taman Edukasi Dirgantara (Edupark) Karanganyar 2014/2015 jilid II bisa bernapas lega.

Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah memutuskan membebaskan terdakwa atas tuduhan tindak pidana korupsi.

Koordinator kuasa hukum dari kelima terdakwa dugaan kasus korupsi Edupark, Zainal Arifin, mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima putusan dari majelis hakim tingkat banding.

Tetapi, dari hasil pemberian hasil putusan banding secara personal, dua hari lalu kelima terdakwa telah diputus oleh majelis tingkat banding dengan putusan bebas onslaq.

Mereka adalah Isriadi Putranto, Yuliati Nugraheni, Jalu Setio Bintoro, Bina Febriantoro, dan Giyarto.

Kelima terdakwa merupakan aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Karanganyar. Mereka anggota Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan pesawat jenis Boeing 737-300 bekas.

“Perbuatannya memang ada, dakwaan jaksa atau penuntut umum telah terbukti secara sah, dan meyakinkan menurut hukum. Tetapi terdakwa tidak bisa dijatuhi pidana. Sebab, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, tapi kesalahan administratif,” terang Zainal.

Zainal belum bisa berkomentar banyak sampai ada salinan putusan banding dari hakim. Namun, sebelumnya dalam materi banding yang disampaikan kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, salah satu materi banding yang disampaikan ke majelis yakni pendapat ahli Prof. Mudzakir. Dia menyatakan bahwa ranah hukum yang dilakukan adalah ranah hukum administrasi.

“Kelima orang itu bukan penentu, karena semua kebijakan dilaporkan ke PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen),” terang Zainal.

Menanggapi hal vonis bebas onslaq atas lima terdakwa proyek Edupark, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karanganyar, Suhartoyo, mengatakan, sambil menunggu salinan putusan pengadilan, pihaknya saat ini telah mempersiapkan proses kasasi ke Mahkamah Agung.

“Kami akan siapkan kasasi, dan secepatnya akan kami pelajari. Kami akan lakukan perlawanan di persidangan tingkat Mahkamah Agung. Sebab, menurut kami, ada pertimbangan yang kurang dalam putusan tersebut,” terang Suhartoyo.

Sebelumnya, dalam sidang di tingkat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, hakim tipikor memvonis kelima terdakwa dengan hukuman masing-masing satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider kurungan satu bulan. Namun, kelima terdakwa saat itu tidak ditahan.

Atas putusan hakim tersebut, baik jaksa penuntut umum (JPU) maupun kelima terdakwa tidak menerima vonis tersebut. Kedua pihak memutuskan naik banding.

JPU menilai vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan, yakni masing-masing 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider kurungan satu bulan.

JPU menggunakan dasar Pasal 2 subsider Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sedangkan kelima terdakwa memutuskan banding karena merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi. [yhr]


Komentar Pembaca