Pacitan Terbebani Kasus Penangkapan Benur

Daerah  JUMAT, 11 OKTOBER 2019 | 10:57 WIB

Pacitan Terbebani Kasus Penangkapan Benur

Pertemuan 'Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan' di Pacitan

MoeslimChoice | Hingga detik ini, kasus penangkapan benur atau baby lobster masih menjadi tugas berat bagi jajaran penegak hukum di wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Faktanya, masih banyak pelak —semacam keramba— yang ditebar di berbagai wilayah laut Pacitan sebagai alat untuk menangkap benur.

Fantastisnya harga benur yang dipatok para pengepul seolah memicu sejumlah kecil nelayan untuk ber-“negosiasi” dengan hukum, tanpa memikirkan masa depan dari ekosistem biota laut yang satu ini.

Bahkan, gara-gara pro-kontra soal penangkapan benur ini, sempat pecah konflik yang lumayan fatal di antara sesama nelayan Pacitan.

Maka, jajaran Kepolisian Resor Pacitan, Pengawas Sumberdaya Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kabupaten Pacitan menggelar Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan pada Kamis (10/10/2019).

Agenda di Gedung PPP Tamperan, Pacitan, ini ditujukan untuk mengajak para nelayan, khususnya penangkap dan pengepul benur, memahami larangan-larangan sekaligus dampak hukum dari kegiatannya tersebut.

Kapolres Pacitan, AKBP Sugandi, mengatakan, pihaknya ingin mengajak para penangkap dan pengepul benur untuk segera menghentikan pekerjaan yang melanggar hukum kelautan dan perikanan tersebut.

“Semua pihak, dari seluruh elemen, harus berkomitmen untuk sama-sama memperbaiki ekosistem laut dengan mencegah penangkapan benur lagi. Semuanya sudah berkomitmen melaksanakan hasil rapat ini. Yakni, melakukan upaya-upaya pemetaan, lalu  mengadakan sosialisasi agar mereka menghentikan pekerjaan tersebut," kata Sugandi kepada awak media di Gedung PPP Tamperan, Kamis (10/10/2019).

Lebih lanjut Sugandi menekankan, pihaknya mengajak semua elemen untuk menuangkan komitmen tersebut dalam bentuk naskah kesepakatan bersama.

"Kita juga mengajak mereka untuk bersama-sama membuat kesepakatan menjaga ekosistem laut Pacitan. Karena, perbuatan tersebut jelas melanggar hukum, yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pengambilan Jenis dan Berat Lobster," tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua UPT PPP Pacitan, Ninik Setyorini, menambahkan, pihaknya akan membuat surat edaran untuk para nelayan yang memiliki pelak agar segera mengangkat alatnya itu sampai batas waktu yang ditentukan. Namun, soal batasan waktu itu masih akan dikoordinasikannya bersama Polres.

"Sesuai rencana, kita akan membuat surat edaran yang intinya para pencari benur harus segera membersihkan pelak-nya. Kita akan merapatkan hal ini bersama Polres. Tatkala pelak itu belum diangkat juga oleh pemiliknya sesuai jadwal, maka akan diangkat oleh para petugas," kata Ninik kepada kontributor MoeslimChoice di Pacitan, Suluh Apriyanto.

 

Lapor ke PSDKP Jatim

Mencuat informasi, saking jengkelnya, ada sejumlah nelayan yang bersikap kontra terhadap penangkapan benur akhirnya melaporkan hal ini kepada Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Provinsi Jawa Timur.

Hal itu dibenarkan Nonot Wijaya, Kepala Seksi PSDKP Jatim. Menurut Nonot, pihaknya mendapat laporan terkait pelak yang dianggap mengganggu ekosistem laut dan kenyamanan pelayaran kapal-kapal nelayan pencari ikan.

"Ya, memang benar. Kita pernah mendapatkan laporan dari masyarakat nelayan. Aktivitas mereka terganggu karena banyaknya tebaran pelak. Akibatnya, pendapatan ikan mereka pun jadi sangat berkurang," tutur Nonot.

Ia menegaskan, semua hal tentang kelautan haruslah berpijak pada regulasi atau perundang-undangan yang berlaku.

"Kita harus berpijak pada undang-undang, bahwa segala air, bumi, semuanya untuk kepentingan masyarakat. Ranah kami di perikanan. Otomatis, acuan kita pun pada perundang-undangan perikanan," tegasnya.

Keberadaan pelak-pelak itu, lanjut Nonot Wijaya, yang tentunya memancarkan cahaya lampu yang sangat terang, membuat rombongan ikan tak mau bergerak mendekati pinggiran laut.

"Dampak ini tentu sangat negatif. Banyak lampu di pelak, sehingga mengurangi perkembangbiakkan penyu di kawasan Laut Selatan ini. Nelayan dengan jaring kecil juga tidak akan mendapat ikan, karena ikan jadi takut ke pinggir," pungkasnya. [yhr]


Komentar Pembaca
Maruf Amin: Khilafah Menyalahi Nkri

Maruf Amin: Khilafah Menyalahi Nkri

Sabtu, 09 November 2019 | 06:30

Fitnah Anies Tak Sebanding Yang Dialami Rasullah
Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

Sabtu, 09 November 2019 | 22:30

Ribka Tjiptaning Kritik Kebijakan Jokowi dari Soal KIS Tak Laku Hingga BPJS Pemerasan
Virus Ayam Geprek Terjang Pacitan

Virus Ayam Geprek Terjang Pacitan

WisataSabtu, 09 November 2019 | 10:58

BPJS Naik, Anwar Hafid: Negara Gagal Urus Kesehatan Masyarakat
Isu Radikalisme Tutupi Kegagalan Ekonomi Pemerintah

Isu Radikalisme Tutupi Kegagalan Ekonomi Pemerintah

EkonomiRabu, 06 November 2019 | 02:35

DPR Sarankan Menkes Terawan Mundur

DPR Sarankan Menkes Terawan Mundur

PolhukamKamis, 07 November 2019 | 11:39

Surya Paloh Peluk Sohibul Iman Bikin Jokowi Cemburu
Bangga Claudia

Bangga Claudia

KajianSelasa, 12 November 2019 | 05:07

Tak Hanya Bikin Gaduh Koalisi, Manuver NasDem Juga Buat Jokowi Kecewa
FPI Sebut Pencekalan Habib Rizieq Adalah Pelanggaran HAM Serius
Ingin Berbusana Syar’i? Ini Cara Memilih Kaus Kaki yang Tepat

Ingin Berbusana Syar’i? Ini Cara Memilih Kaus Kaki yang Tepat

IslamtainmentSelasa, 12 November 2019 | 02:35