Di Tengah Arus Penolakan, 3 Tokoh Ini Malah Dukung Kenaikan Iuran BPJS

Nasional  KAMIS, 10 OKTOBER 2019 | 08:17 WIB

Di Tengah Arus Penolakan, 3 Tokoh Ini Malah Dukung Kenaikan Iuran BPJS

Ilustrasi

MoeslimChoice | Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 2020 memang menuai banyak penolakan dari masyarakat selaku pengguna layanan asuransi itu.

Kenaikan mulai dari 65 sampai 100 persen ini dinilai memberatkan masyarakat, terlebih mereka yang memiliki banyak tanggungan dalam satu keluarga, dan memiliki pendapatan sebatas UMR atau bahkan lebih rendah.

Namun, keluhan itu direspons berbeda oleh sejumlah tokoh di pemerintahan, mulai dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, hingga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

 

Jusuf Kalla

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengkritik pihak-pihak yang menganggap berat kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ia menyindir mereka yang tetap mampu membeli pulsa dan rokok dengan jumlah yang lebih besar, tapi merasa berat membayar iuran kesehatan.

“Siapa yang khawatir? Hanya ngomong saja, padahal beli pulsa tiga kali lipat daripada itu, beli rokoknya lebih dari itu,” kata JK di Istana Kepresidenan, Selasa (8/10/2019).

Selain itu, Kalla juga menilai kenaikan iuran ini tidak akan membebani masyarakat miskin, karena biaya kesehatan mereka akan ditanggung oleh negara.

 

Fahmi Idris

Senada dengan JK, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, juga menyebut kenaikan iuran ini tidak akan membebani masyarakat.

Untuk premi BPJS Kelas I saja, nantinya iuran hanya di angka Rp 160.000.

“Narasi iuran ini untuk kelas I masyarakat non-formal kurang lebih Rp 5.000 per hari. Untuk dana pemeliharaan diri hanya Rp 5.000 per harinya,” ujar Fahmi di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Sementara itu, untuk peserta di kelas II, iuran per hari yang harus dibayarkan kurang lebih senilai Rp 3.000, dan peserta kelas III kurang dari Rp 2.000 setiap harinya.

 

Moeldoko

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebut memang harga untuk layanan kesehatan itu mahal. Sehingga masyarakat harus menyadari itu dengan cara menjaga kesehatan tubuh.

“Semua Masyarakat harus memahami itu. Jangan mengembangkan sehat itu murah. Nanti repot. Sehat itu mahal, perlu perjuangan,” kata Moeldoko, di Istana Kepresidenan, Rabu (9/10/2019).

Menurutnya, kenaikan iuran ini memang sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan mengingat BPJS Kesehatan yang selalu mengalami deficit setiap tahunnya.

Jika iuran ini tidak ditingkatkan, maka defisit ini akan terus terjadi. Meskipun demikian, masih ada cara lain yang harus ditempuh, yakni memperbaiki tata kelola BPJS Kesehatan. [yhr]


Komentar Pembaca