Ini Penyebab BUMN Masih Tetap Jadi Surganya Para Koruptor

Ekonomi  SABTU, 05 OKTOBER 2019 | 14:25 WIB

Ini Penyebab BUMN Masih Tetap Jadi Surganya Para Koruptor

Foto ilustrasi/net

Moeslimchoice | Wakil Ketua Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan mengapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih tetap menjadi surganya para koruptor. Menurutnya, ada sekitar lima penyebab korupsi masih terjadi di BUMN.

Penyebab pertama, ungkapnya, banyak posisi komisaris yang tidak kompeten dan hanya sebagai jabatan politis bagi penempatan para relawan relawan Tim pemenangan Pilpres Joko widodo-JK. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai sebagai  komisaris.

Seharus sebagai kepanjangan tangan menteri BUMN, seorang komisaris harus mampu mengawasi dan mengkontrol jalan aktivitas bisnis dan aksi korporasi di sebuah BUMN yang dilakukan direksi dan karyawan. Mereka harus memiliki kemampuan dibidang untuk mengawasi, misalnya kemampuan membaca hasil laporan keuangan di BUMN .

"Nah coba Aja check mungkin hampir 85 persen komisaris di BUMN di era Joko Widodo-JK tidak Punya pengetahuan tentang bisnis dan keuangan di sebuah korporasi,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu 5/10/19.

Komisaris yang ditempatkan di BUMN oleh Joko Widodo, nilainya,  hanya bertujuan agar mereka ( para relawan ) bisa mendapatkan penghasilan tetap tiap bulan dan duduk manis saja.

"Coba check sana jajaran komisaris di Temasek BUMN-nya Singapore, semua sangat kompeten di bidangnya," ungkap Arief.
 
Penyebab kedua,  banyak Direksi BUMN yang ditempatkan di BUMN walaupun proses  assesment pemilihannya dan fit proper sudah bagus, namun faktor nepotisme dan uang sogokan terhadap orang yang punya kekuasaan disekitaran Presiden atau yang punya kedekatan dengan Kementerian BUMN lebih menentukan.

"Sehingga terkadang banyak intervensi di Kementrian BUMN dalam penentuan posisi jabatan jajaran  Direksi di  BUMN. Nah mau enga mau kan mereka harus balikin modal mereka," ujarnya.

Ketiga masalah corrupt behaviour yang masih melekat di para jajaran Direksi BUMN

"Penyeba keempat, karena banyak Direksi BUMN yang tertekan oleh elit-elit politik untuk berbisnis dengan cara cara yang korup, seperti Sofyan Basyir korban elit politik," papar Arief.

Kelima, makin banyak "Anak perusahaan" di berbagai BUMN yang dibentuk sehingga menyebabkan high cost business dan jadi tempat untuk  menyuburkan praktek korupsi di BUMN.

Nah kedepan, saranya, ini semua jadi PR besar bagi Joko Widodo untuk bisa menjadikan BUMN sebagai entitas bisnis yang bersih dan professional seperti BUMN Temasek dan Khasanah.

Sehingga, akhirnya  BUMN-BUMN  yang memiliki aset hingga ribuan trilyun rupiah itu benar-benar menjadi sebuah korporasi milik negara yang bisa menghasilkan keuntungan untuk penerimaan negara yang maksimal dan dinikmati oleh masyarakat .

"Pengalaman saya selama saya belajar tentang pengelolaan bisnis dengan petinggi salah satu  perusahaan milik  Temasek selama lima tahun, saya benar-benar bisa membedakan dengan BUMN kita yang masih terus jadi tempat untuk melakukan korupsi," tandasnya. [zul]


Komentar Pembaca