Moeldoko Klarifikasi Soal KPK Kaitannya dengan Investasi

Nasional  SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 | 02:05 WIB | Warni Arwindi

Moeldoko Klarifikasi Soal KPK Kaitannya dengan Investasi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko | moeldoko.com

MoeslimChoice | Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan klarifikasi terkait kesalahpahaman pernyataannya kepada media di Istana. Dia bilang, kepastian hukum menjadi faktor penting bagi peningkatan investasi di Indonesia.

“Maksudnya Undang-Undang KPK yang baru memberikan beberapa landasan bagi kepastian hukum, termasuk bagi investor,” kata Moeldoko dalam siaran pers yang dirilis pada Senin, 23/9/19.

Sebelumnya diberitakan bahwa Moeldoko menyebut, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) bisa mengganggu investasi. Oleh sebab itu, menurut dia, pemerintah dan DPR sepakat merevisi UU KPK.

"Lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Ini yang tidak dipahami masyarakat," kata Moeldoko. Ini disampaikan Moeldoko menjawab pertanyaan wartawan kenapa Jokowi menyetujui revisi UU KPK tetapi meminta revisi UU KUHP ditunda.

Lantas berkembang kontroversi tentang pernyataan itu. Belakangan Moeldoko menyampaikan penjelasan lanjutan.

“Jadi maksud saya bukan soal KPK nya yang menghambat investasi. Tapi KPK yang bekerja berdasarkan Undang-Undang yang lama masih terdapat celah kurangnya kepastian hukum, dan ini berpotensi menghambat investasi,” kata Moeldoko.

Lembaga KPK, bagi Moeldoko akan semakin kuat dan kredibilitasnya terjaga dengan sejumlah revisi untuk memberi kepastian hukum bagi investor.

Ia mencontohkan pemberian wewenang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3). Orang yang menjadi tersangka dan sudah bertahun-tahun tidak ditemukan bukti, sejauh ini statusnya tidak bisa dicabut.

Menurut dia, penetapan status tersangka yang tanpa kepastian sampai kapan akan menjadi momok bagi investor untuk menanamkan modalnya. Dengan undang-undang yang baru, KPK bisa menerbitkan SP3 dan itu menjadi kepastian hukum yang bisa menjadi nilai positif bagi investasi.

Hal lain misalnya terkait dengan keberadaan Dewan Pengawas bagi KPK. Dewan ini akan lebih membantu KPK bekerja sesuai perundangan yang berlaku termasuk dalam penyadapan. Kepastian hukum inilah yang diyakini akan membuat investasi di Indonesia akan lebih baik.


Komentar Pembaca