Nah! Pembahasan Wisata Halal di Kompas Travel Fair 2019

Wisata  MINGGU, 22 SEPTEMBER 2019 | 04:44 WIB | Warni Arwindi

Nah! Pembahasan Wisata Halal di Kompas Travel Fair 2019

MoeslimChoice | Kompas Travel Fair (KTF) 2019 yang resmi dibuka Jumat, 20 September 2019 di Hall B Jakarta Convention Center. Mendengarkan masukan yang dilayangkan Menteri Parwisata Arief Yahya, pameran yang diadakan Harian Kompas yang bekerja sama dengan Bank CIMB Niaga kali ini mengusung selected destination lokal, yakni Papua Barat dengan andalannya Raja Ampat.

Menpar Arief Yahya masuk ke arena pembukaan pun dengan diiringi para penari Papua. Seremoni penanda dibukanya pameran pun dengan memukul tifa, gendang khas Papua.

Ninuk Mardiana Pambudy, Pemimpin Redaksi Harian Kompas, dalam sambutannya mengatakan, “Pariwisata adalah cara tercepat meningkatkan perekonomian rakyat dan memeratakan pendapatan.”

Bu Pemred menegaskan pula, Kompas berkomitmen penuh untuk mendukung kegiatan pariwisata demi meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, salah satunya dengan menyelenggarakan KTF. Ninuk juga sempat menyinggung tentang Borobudur Marathon yang tahun ini akan digelar kembali di bulan November, yang telah begtiu banyak memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Yang juga istimewa, di acara Komps Travel Fair ini berlangsung pula talk show seputar travel halal pada Sabtu, 21 September 2019, menghadirkan narasumber berpengalaman seperti H. Priyadi Abadi, MPar Chairman Indonesian Islamic Travel Communication Forum (IITCF), Hasiyanna S Ashadi Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Travel Indonesia (Asita) DKI dan D Alexandrie Sagitha Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) DPD Jabar.

Chairman Indonesian Islamic Travel Communication Forum (IITCF) H Priyadi Abadi, MPar mengatakan, bicara halal bukan bicara persoalan SARA. Wisata halal juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini konsumen umat Islam sebagai muslim traveller.

Bukan hanya menjalankan undang-undanga, tetapi juga dalam rangka menjalankan ajaran Islam. “Karena itu umat Islam punya hak untuk menjalankan atau mendapatkan kebaikan dari sesuatu yang halal sebagai upaya memenuhi kebutuhan ruhani dan jasmani,” katanya.

Priyadi menambahkan, persoalan halal ini telah menjadi trend bahkan menjadi sesuatu yang dianggap sebagai bisnis baru untuk menjaring konsumen muslim. “Perusahaan maupun produsen harus mempertimbangkan pelayanan yang tidak hanya mengedepankan kualitas, namun juga memperhatikan jaminan halal agar tidak kehilangan kesempatan yang ada,” paparnya.

Data GMTI (Global Muslim Travel Index) 2019 menunjukkan bahwa hingga tahun 2030, jumlah wisatawan muslim (wislim) diproyeksikan akan menembus angka 230 juta di seluruh dunia. Selain itu, pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia di tahun 2018 mencapai 18 persen.

Dengan jumlah wisatawan muslim (wislim) mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta, perolehan devisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Mengacu pada target capaian 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang harus diraih pada 2019, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata menargetkan 25 persen atau setara 5 juta dari 20 juta wisman adalah wisatawan muslim.

Menurut Direktur Utama Adinda Azzahra Travel & Tour ini, Indonesia pada tahun 2019 berhasil menorehkan prestasi di level internasional dengan diraihnya peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal dunia versi GMTI 2019, yang diumumkan oleh CrescentRating – Mastercard. “Prestasi ini menjadi peluang untuk meningkatkan jumlah wisatawan muslim dari mancanegara ke Indonesia,” ungkap Priyadi.

Untuk menyiapkan pariwisata halal di Nusantara, pemerintah juga mengembangkan 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional di tahun 2018 yang mengacu standard GMTI. Daerah-daerah itu adalah Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya).

Bahkan sebagai penguatan destinasi pariwisata halal dilakukan dengan menambah keikutsertaan enam Kabupaten dan Kota yang terdapat di dalam wilayah 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur.

Sementara mancanengara, khususnya Eropa telah berkembang destinasi yang menyajikan paket untuk memfasilitasi kebutuhan umat Islam dalam hal menu muslim friendly. “IITCF terus berkampanye agar wisatawan muslim mendapatkan layanan yang minimal muslim friendly,” katanya.

Upaya yang dilakukan oleh IITCF dalam meyakinkan para vendor untuk menyediakan fasilitas yang muslim friendly sudah membuahkan hasilnya. “IITCF berhasil meyakinkan beberapa vendor untuk menyiapkan fasilitas kebutuhan wisatawan muslim, seperti menu di Puncak Titliis Swiss, Coklat Brown di Brussels, Masakan Padang di Amsterdam, dan masih banyak lagi,” kata Priyadi.

IITCF juga melakukan kunjungan ke beberapa kedutaan terkait program kampanye IITCF tentang wisata halal di Eropa dan Asia. Bahkan IITCF menebar perangkat sholat di masjid-masjid di Eropa, sebagai bentuk kepedulian dalam menyiapkan fasilitas umat Islam dalam shalat. “Kami terus berupaya mengedukasi masyarakat, mulai dari wisatawan, tour leader, owner travel untuk belajar menambah wawasan akan destinasi wisata Muslim di wilayah Eropa dan Asia. Sehingga umat Islam yang berwisata ke mancanegara tidak perlu kuatir lagi dengan kebutuhan yang dianjurkan dalam ajaran Islam,” tegasnya.


Komentar Pembaca