Lembaga Peradilan Pemilu, DPR Kaji Usulan Bawaslu

Polhukam  SELASA, 13 AGUSTUS 2019 | 10:13 WIB

Lembaga Peradilan Pemilu, DPR Kaji Usulan Bawaslu

Ahmad Riza Patria

MoeslimChoice | Komisi II DPR RI sudah mendengar usulan Bawaslu soal pembentukan lembaga peradilan Pemilu.

Lembaga ini nantinya akan menjadi satu-satunya lembaga yang memutuskan sengketa pemilu agar tak tumpang tindih dengan putusan lembaga berwenang lainnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, mengaku, wacana ini memang sudah lama dibahas.

Sebab, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebenarnya enggan ikut campur ke urusan politik.

"Pemerintah atau DPR akan menerima masukan Bawaslu, masyarakat, boleh-boleh saja, nanti akan dibahas naskah akademiknya," ujar Riza saat dihubungi wartawan, Senin (12/8/2019).

"Di satu sisi, MA tak ingin masuk wilayah pilkada, pilpres dan pileg. Lalu MK, di sisi lain juga, diserahkan soal perselisihan hasil suara. Namun MK sebetulnya tak pas, karena kan MK dibentuk untuk meluruskan konstitusi. Cuma karena MA sudah banyak tugasnya, jadi jalan tengahnya sementara ini di MK, meskipun enggak pas," ungkap dia.

Riza tak menampik, memang banyak tumpang tindih dalam putusan pemilu, seperti di Bawaslu maupun di MK.

Untuk itu, Komisi II sudah mengatur agar ada peradilan pemilu dalam pilkada selanjutnya.

"Ke depan tak hanya di pilkada, tapi juga di pileg dan pilpres bisa aja berdiri sendiri," tutur dia.

Soal Bawaslu yang menginginkan menjadi lembaga peradilan pemilu, Riza tak keberatan. Dia memastikan seluruh lembaga diizinkan untuk memberikan usulan.

"Siapapun boleh saja, Bawaslu, tapi kan harus dirumuskan dan diputuskan di UU. Di UU Pilkada sudah diatur, tahun 2027 harus bentuk lembaga peradilan pemilu daerah. Bisa saja nanti direvisi UU pemilu dibahas di situ," kata Riza.

"Yang mengusulkan boleh Bawaslu, KPU, tapi secara konstitusi, yang dapat memutuskan adalah pemerintah, DPR, atau pemerintah bersama DPR," tutupnya.

Bawaslu sebelumnya menilai pembentukan lembaga ini sudah sangat mendesak. Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja, bahkan mengajukan diri agar lembaganya yang bisa mengadili sengketa pemilu.

"MA juga belum siap menghadapi persiapan sengketa hasil di MA, itu belum siap. Oleh sebab itu, siapa yang siap? Apakah Bawaslu disiapkan untuk peradilan pemilu? Itu tanda tanya besar juga. Tapi beberapa (pihak) kita tanya Bawaslu diharapkan jadi cikal bakal peradilan pemilu," ucap Bagja.

"Bawaslu sudah diberikan ajudikasi, baik pelanggaran administrasi maupun dalam pelanggaran sengketa proses, tinggal sengketa hasil, kenapa enggak sekalian jadi pengadilan pemilu? Nah, tapi Bawaslu dipisah nanti jadi seperti pengadilan Tipikor saja usulan saya," jelas Bagja. [yhr]


Komentar Pembaca
Game Remi Indonesia Menghina Nabi Muhammad ﷺ

Game Remi Indonesia Menghina Nabi Muhammad ﷺ

Selasa, 12 November 2019 | 21:55

Indonesia Minta Arab Saudi Cekal Hrs

Indonesia Minta Arab Saudi Cekal Hrs

Senin, 11 November 2019 | 20:15

Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

Selasa, 12 November 2019 | 20:09