KPPU Berpotensi Stop Kasus Rangkap Jabatan Bos Garuda

Ekonomi  SELASA, 13 AGUSTUS 2019 | 09:21 WIB

KPPU Berpotensi Stop Kasus Rangkap Jabatan Bos Garuda

Ilustrasi

MoeslimChoice | Komisi Pengawas Persaingan Usaha alias KPPU berpeluang tidak melanjutkan kasus rangkap jabatan Direksi Garuda Indonesia dan Citilink Indonesia.

Sebab, kata juru bicara KPPU, Guntur Saragih, ada argumentasi bahwa mereka hanya mengikuti kebijakan pemerintah.

Dari argumentasi itu, KPPU bakal menilai, apakah argumen tersebut bisa menjadi pertimbangan bahwa rangkap jabatan yang dilakukan para terlapor adalah wilayah keputusan eksekutif. Sementara, pemerintah pun dinilai hanya menjalankan peraturan perundang-undangan.

"Jadi ada peluang itu (kasus tak dilanjutkan) karena doktrinnya adalah pelaku usaha menjalankan kebijakan pemerintah, jadi masuk ke advokasi," ujar juru bicara KPPU, Guntur Saragih, di Kantor KPPU, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Di samping itu, ia pun mengatakan para terlapor sejatinya sudah menjalankan saran dan rekomendasi komisi soal kasus tersebut, yaitu dengan cara mengajukan pengunduran diri dari posisi komisaris Sriwijaya Air.

Terkait kasus ini, KPPU menyatakan telah rampung mengambil keterangan dari para saksi soal terkait kasus rangkap jabatan Direksi Garuda Indonesia dan Citilink Indonesia.

Terakhir, KPPU memeriksa Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang diwakili oleh Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian Hambra Samal.

Pemeriksaan terhadap Kementerian BUMN diperlukan guna mengonfirmasi keterangan Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara.

Bos perusahaan penerbangan pelat merah itu mengatakan, ia mengambil jabatan rangkap lantaran diperintahkan oleh pemerintah dan bukan inisiatifnya sendiri.

Dalam pertemuan sebelumnya, Direktur Investigasi KPPU, Goprera Panggabean, mengatakan, investigator mendalami hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan, yaitu boleh-tidaknya praktik rangkap jabatan direksi BUMN.

Ternyata, dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 03 Tahun 2005  disebutkan bahwa Direksi BUMN dapat menjabat posisi lainnya selama tidak berbenturan dengan kepentingan BUMN.

"Dari penjelasannya kita lihat keterangan dan latar belakangnya, sampai itu diberikan," kata dia.

Setelah mendapat keterangan itu, ia mengatakan KPPU akan melanjutkan proses itu ke tahap penilaian.

KPPU sebelumnya telah memanggil tiga orang terlapor, yakni Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara, Direktur Niaga Pikri Ilham, dan Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo.

Berdasarkan penelusuran KPPU, para pejabat di perusahaan maskapai pelat merah itu mendobel tugas sebagai komisaris di Sriwijaya Group.

Peristiwa ini terjadi setelah perusahaan itu meneken kerja sama dengan Garuda Indonesia guna menyelamatkan keuangan perseroan.

KPPU menyebut, terlapor seharusnya tidak menempati posisi komisaris di Sriwijaya karena perusahaan tersebut belum melakukan merger dengan Garuda Indonesia.

Maskapai pelat merah juga belum mengakuisisi Sriwijaya lantaran kontraknya saat ini hanya berupa kerja sama operasi atau KSO.

Praktik dobel jabatan jajaran direksi Garuda Indonesia di Sriwijaya Group disinyalir dapat mendorong terjadinya penguasaan pasar.

KPPU mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 26 undang-undang tersebut menyatakan bahwa seseorang yang menempati jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan dilarang merangkap jabatan yang sama bila ia berada dalam pasar sejenis pada waktu yang bersamaan.

Di tengah proses penyelidikan, tiga direktur Garuda telah menyatakan mundur dari komisaris Sriwijaya Group. Pengunduran diri ketiganya disampaikan melalui surat resmi beberapa waktu lalu. [yhr]


Komentar Pembaca
Indonesia Minta Arab Saudi Cekal Hrs

Indonesia Minta Arab Saudi Cekal Hrs

Senin, 11 November 2019 | 20:15

Ucap Salam Dari Semua Agama Adalah Bid'ah!

Ucap Salam Dari Semua Agama Adalah Bid'ah!

Senin, 11 November 2019 | 13:10

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

Senin, 11 November 2019 | 17:50