PT Pos Indonesia Hidup Enggan Mati Tak Mau

Ekonomi  JUMAT, 19 JULI 2019 | 07:35 WIB | Sugiharta Yunanto

PT Pos Indonesia Hidup Enggan Mati Tak Mau

Pegawai PT Pos Indonesia berunjuk rasa pada Februari 2019.

MoeslimChoice | Kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pos Indonesia bagaikan hidup enggan mati tak mau karena kendala keuangan yang melilitnya. Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka bilang, BUMN layanan pos, giro, menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 ini perlu dipertahankan mengingat peran sejarahnya sejak perintisan kemerdekaan Indonesia.

MC Award 2

Rieke mengemukakan padangannya saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 18/7/19. Ia juga mempertanyakan kondisi keuangan Pos Indonesia saat ini karena perusahaan tersebut diketahui mengajukan pinjaman bank untuk membayar gaji karyawan lewat Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno.

"Pak Harry (Sampurno) pihak yang  bertanggung jawab terhadap pengawasan Pos di BUMN, saya minta tidak tinggal diam dan tidak main-main terhadap kondisi Pos," kata Rieke saat rapat dengar pendapat di ruang rapat Komis VI DPR.

“Saya pribadi akan mempertahankan untuk tidak pailit, tanpa PT Pos Indonesia kita tidak akan pernah merdeka,” ujar Rieke.

Akibat krisis keuangan yang berkepanjangan, PT Pos Indonesia terpaksa meminjam ke bank untuk menggaji para pegawainya. Gejala krisis itu mencuat ketika pada awal Februari 2019 ratusan pekerja Kantor Pos Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) menggelar unjuk rasa di depan gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Dalam orasinya, SPPIKB menuntut penggantian direksi pada badan PT Pos Indonesia. Para direksi dianggap tidak bisa mengelola PT Pos Indonesia. Salah satu dampaknya adalah terlambatnya gaji karyawan pada Februari ini. "Harusnya kami dibayar tanggal 1, tapi ada surat dari perusahaan yang menyatakan bahwa gaji ditunda dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya baru turun tanggal 4 Februari ini," cerita Hendri Joni, penanggung jawab aksi.


Komentar Pembaca