Berkas SKT Belum Lengkap, Kemendagri Menunggu FPI Tanpa Batas Waktu

Nasional  JUMAT, 12 JULI 2019 | 05:55 WIB | Ida Iryani

Berkas SKT Belum Lengkap, Kemendagri Menunggu FPI Tanpa Batas Waktu

FPI di kawasan pasca bencana

MoeslimChoice | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengembalikan berkas persyaratan untuk membuat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan yang diajukan Front Pembela Islam (FPI). Namun Kemendagri masih menunggu kelengkapan berkas FPI tanpa batas waktu.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, pengembalian dilakukan karena ada beberapa syarat pendaftaran SKT Ormas yang belum dipenuhi FPI.  Pengembalian berkas FPI telah dilakukan melalui Unit Layanan Administrasi (ULA).

"Kami kembalikan, bukan menolak. Itu (berita Kemendagri menolak persyaratan FPI} hoaks. Kami mengembalikan untuk meminta FPI melengkapi persyaratan yang dianggap dan dinilai kurang," ungkap Soedarmo kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 11/7/19 malam.

Dia menuturkan, memang proses pengembaliannya itu harus melalui ULA. Jadi, sambungnya, tak bisa diserahkan langsung kepada pihak FPI.

"Kan sekarang ini semuanya melalui elektronik, sistem. Nggak bisa orang per orang. Jadi seusai aturan itu melalui ULA, nanti dari situ diterima, dilanjutkan kepada komponen yang terkait. Kalau sudah selesai kita kembalikan ke situ. Karena kita tak bisa memberikan kepada yang bersangkutan," jelas Soedarmo.

"Ini mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan Kementerian Dalam Negeri, kementerian lain juga, menyangkut pengurusan izin, tidak boleh orang ketemu orang," lanjut dia.

Salah satu berkas yang kurang dari FPI adalah rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag). Sebagai ormas agama, FPI harus memiliki rekomendasi dari Kemendag untuk mendapat SKT.

Berkas kedua adalah AD/ART. Soedarmo menyebut, AD/ART FPI belum ditandatangani saat diserahkan untuk mengurus SKT Ormas ke Kemendagri. "Kalau belum ditandatangani, kan itu belum sah AD/ART-nya. Padahal persyaratannya, untuk mendapatkan SKT itu harus ada AD/ART yang resmi, daftar kepengurusan. Pengajuan untuk mendapatkan SKT itu sudah ada, kemudian alamat sekretariat itu belum, belum dilengkapi," katanya.

SKT FPI di Kemendagri berlaku selama lima tahun dari 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019. SKT diberikan kepada ormas yang belum berbadan hukum.


Komentar Pembaca
Maruf Amin: Khilafah Menyalahi Nkri

Maruf Amin: Khilafah Menyalahi Nkri

Sabtu, 09 November 2019 | 06:30

Fitnah Anies Tak Sebanding Yang Dialami Rasullah
Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

Sabtu, 09 November 2019 | 22:30