Pansus Tidak Bisa Rekomendasi PSU, Ini Ucap Gerindra

Polhukam  KAMIS, 09 MEI 2019 | 14:45 WIB | Warni Arwindi

Pansus Tidak Bisa Rekomendasi PSU, Ini Ucap Gerindra

Fadli Zon/net

MoeslimChoice | Berdasarkan UU Pemilu, Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pemilu yang diwacanakan DPR tidak bisa merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU). Kubu oposisi belum melihat ke arah itu.

MC Award 2

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, pihaknya belum memikirkan tentang rekomendasi apa yang akan akan dikeluarkan. Sebab pansus sendiri belum terbentuk.

"Jadi memang ada time frame yang sangat menentukan, kita lihatlah. Biar bergulir dulu. Apakah ini bisa disetujui atau tidak," katanya kepada redaksi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8/5/19.

Lebih lanjut Fadli menyebutkan, salah satu tujuan dari pembentukan pansus adalah dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan. "Dalam hal ini kita mengevaluasi terhadap apa yang terjadi, dengan investigasi, penyelidikan dan sebagainya," tandasnya.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menegaskan, berdasarkan aturan yang ada, yakni dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, hanya tiga lembaga yang berhak menentukan PSU bisa digelar atau tidak. Yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Usulan pembentukan pansus baru mulai diwacanakan oleh anggota DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah dalam interupsi pada rapat paripurna kemarin. Menurut Ledia, pansus penting untuk mencari tahu tentang penyebab dari meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan kesalahan input pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.

Bagai gayung bersambut, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono pun menimpalinya. Menurut dia, pembentukan pansus sangat dibutuhkan.


Komentar Pembaca