Proses Akreditasi RS Jangan Sampai Hambat Layanan Kesehatan

Kesehatan  SELASA, 07 MEI 2019 | 20:25 WIB

Proses Akreditasi RS Jangan Sampai Hambat Layanan Kesehatan

BPJS/net

MoeslimChoice | Menteri Kesehatan diminta bertindak bijaksana selama melakukan proses akreditasi terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sebab jika pelayanan kesehatan bagi masyarakat terhenti maka akan sangat merugikan.

Hal itu disampaikan koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyikapi adanya sejumlah RUSD yang menghentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dikarenakan sedang dalam proses akreditasi.

Timboel Siregar menuturkan, seperti yang terjadi pada RSUD Ibnu Sina di Gresik, Jawa Timur. Untuk sementara RSUD Ibnu Sina tidak bisa melayani pasien BPJS Kesehatan, kecuali pasien hemodialisa dan gawat darurat.

“Pengumuman itu disampaikan sebagai tindak lanjut terputusnya kerjasama antara RSUD Ibnu Sina dengan BPJS Kesehatan, akibat RSUD Ibnu Sina belum selesai mengurus perpanjangan akreditasi. Pengumuman seperti itu akan berakibat langsung terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di sana," ujar Timboel dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 6/5/19.

Masa akreditasi RSUD Ibnu Sina jatuh tempo bulan April lalu. Saat ini, rumah sakit itu sedang menunggu survei yang dilakukan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk proses perpanjangan akreditasinya.

"Kasus seperti ini juga terjadi di RSAD Udayana dan RSUD Karangasem Bali, namun saat ini sudah bekerjasama lagi dengan BPJS Kesehatan karena sudah mendapatkan perpanjangan akreditasi," sebut Timboel.

Memang, RSUD Ibnu Sina belum memiliki akreditasi lagi. Dengan menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2013 junto Permenkes Nomor 99 Tahun 2015, Kemenkes langsung menutup kesempatan RSUD tersebut bekerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan.


Komentar Pembaca