Mendelegitimasi Hasil Pemilu 2019 Adalah Konstitusional

Polhukam  SENIN, 06 MEI 2019 | 22:56 WIB

 Mendelegitimasi Hasil Pemilu 2019 Adalah Konstitusional

Demo kecurangan Pemilu 2019/net

Moeslimchoice. Kalau Lembaga negara seperti KPU hasil kerjanya tidak berkualitas dan tidak jujur serta Adil dalam melaksanakan perintah konstitusi, maka secara otomatis hasil kerja  KPU sudah tidak punya legitimasi lagi untuk membentuk pemerintahan dan legislative dari hasil Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Senin (6/52019).

Keterangan ini sekaligus menanggapi statement Menkopulhukam, Wiranto yang menyatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang berupaya mendelegitimasi penyelenggaraan Pemilu.

“Jadi kalau masyarakat Indonesia protes untuk mendelegitimasi hasil kerja KPU atau hasil pemilihan Umum adalah gerakan yang  konstitusional. Dan merupakan hak masyarakat bersuara yang dijamin oleh konstitusi,” kata Arief.

Menurut dia, tuduhan  Menkopolhukam kalau ada pihak-pihak yang akan mendelegitimasi KPU adalah tudahan yang salah kaprah. Justru Menkopolhukam sedang coba-coba untuk mengintimidasi masyarakat yang dirugikan KPU agar tidak protes.

“Maaf ya Pak Wiranto, gerakan protes ke KPU engga Ada hubungannya dengan pemerintahan Pak Joko Widodo ya .. Ini masalah suara rakyat yang di rugikan oleh KPU,” ungkap dia.

Lebih lanjut Arief memaparkan, sejauh ini KPU sudah banyak melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu. Mulai dari lambatnya pembayaran honor anggota KPPS sehingga banyak yang meninggal karena kecapean dan stress.

“Karena honor belum dibayar sehingga tidak makan karena banyak yang belum terima honor dan kepikiran dengan dapur keluarga yang terancam engga ngebul,” ujanrnya.

Selain itu, terang Arief, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan sengketa pemilu, sudah tidak memilki kredibilitas lagi,

“Masyarakat sudah tidak bisa percaya lagi karena ternyata Hakim di MK Juga banyak yang ditangkap KPK ketika mengadili sengketa Pemilu. Jadi masyarakat berhak untuk mendelegitimasi hasil pemilu yang di selenggarakan oleh KPU,” tandasnya. [zul]


Komentar Pembaca