Ramai-ramai Menentang Peleburan BP Batam dan Pemkot

Daerah  SABTU, 22 DESEMBER 2018 | 20:00 WIB

Ramai-ramai Menentang Peleburan BP Batam dan Pemkot

Jembatan Barelang menghubungkan Batam, Rempang, dan Galang.


MoeslimChoice | Keputusan pemerintah pusat soal peleburan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau mendapat berbaga tanggapan kritis. Sayangnya, pemangku kepentingan Batam belum banyak bersuara dalam soal ini.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati misalnya, menilai peleburan itu belum menunjukkan persiapan matang. Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, menuturkan bahwa keputusan pemerintah mengalihkan pengelolaan ke pemerintah kota hanya menambah kisruh baru.

"Memang ada masalah terkait dualisme, tapi bukan itu. Itu hanya urusan lahan yang krusial. Yang paling penting adalah investasi masuk," kata Riza saat hadir dalam diskusi bertajuk 'Batam, Mau Diapain?' di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu 22/12/18.

Meski begitu, kata Riza, Pemerintah pusat harusnya tidak melanggar Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang dengan jelas membagi wewenang dua lembaga tersebut. Namun, perubahan UU dimungkinkan melalu jalur legislatif.

Sementara itu Anggota Ombudsman RI La Ode Ida mengatakan bahwa keputusan pemerintah terlalu terburu - buru meleburkan BP Batam. Ia khawatir, kalau pengelolaan itu dileburakan rentan disusupi kepentingan politik.

"Sekarang di bawah kepemimpinan Wali Kota, manajemen politik, risikonya ada. Ada kepentingan partai politik dalam upaya terburu - burunya mengalihkan kepemimpinan BP Batam," kata dia.

Menurut La Ode turunnya investasi di Batam lantaran ketidakjelasan birokrasi yang mengurusi itu. Pemerintah, kata La Ode, harusnya mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. "Kami duga karena keguncangan terus menerus di Batam dan pemerintah mengganti Direksi 2016 yang menjadikan performa BP Batam menurun," kata dia.

Sedangkan Enny Indef mengingatkan, Batam tidak hanya sekedar satu kawasan geologi, tapi punya nilai ekonomi yang luar biasa. "Kenapa, karena kebijakannya tidak hanya berdampak terhadap kinerja ekonomi di kawasan Batam tetapi ini juga terkait perekonomian Indonesia," kata Enny.

BP Batam merupakan lembaga pemerintah pusat yang berfungsi dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan di Batam. Menurut rencana, pada 2019 BP Batam mulai bubar jalan dan kewenangannya dialihkan ke Pemkot Batam.

Namun, gerilya politik tampaknya mulai berlangsung. Masing-masing yang mendukung dan menentang agaknya punya kepentingan. Eh, kepentingan warga Batam bagaimana ini?


Komentar Pembaca