Masa Tenang Pilkada, Tapi Banyak yang Gelisah

Pilkada  MINGGU, 24 JUNI 2018 | 12:50 WIB

Masa Tenang Pilkada, Tapi Banyak yang Gelisah

Ilustrasi pencabutan atribut kampanye | Foto/Net

MoeslimChoice | Masa kampanye pemilihan kepala daerah 2018 resmi berakhir Sabtu, 23 Juni 2018. Mulai Minggu sampai dengan Selasa (24-26 Juni 2018) tahapan Pilkada 2018 masuk ke masa tenang. Namun, di masa tenang ini malah banyak yang gelisah. antara lain Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

MC Award 2

''Berdasarkan pengalaman pelaksanakaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 dan tahun 2017, masa tenang memiliki potensi kerawanan pelanggaran pilkada,'' kata Peneliti Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhani, Sabtu, 23/6/18. Menurut dia, pelanggaran berpotensi dilakukan tim pasangan calon, tim sukses, atau tim kampanye, termasuk simpatisan ataupun relawan.

Jenis pelanggaran mulai dari alat peraga kampanye yang masih terpasang melampaui tenggat yang ditentukan (H-1 pemilihan), pengerahan pemilih, politik uang, hingga potensi terjadinya ancaman atau intimidasi kepada pemilih dalam menentukan pilihan di dalam pemilihan kepala daerah sebelum puncak acara hari pemilihan.

Puncak pemilihan kepala daerah akan berlangsung pada Rabu, 27 Juni 2018. 171 daerah akan melaksanakan pemungutan suara secara serentak di pilkada transisi gelombang ketiga ini. Dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018, 17 diantaranya adalah provinsi di Indonesia.

Fadli menegaskan, kerawanan ini tidak boleh terjadi. Dia juga meminta kepada seluruh elemen pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi di dalam pemilihan kepala daerah 2018 untuk dapat menahan diri. ''Agar tidak terjadi praktik pelanggaran dalam bentuk apapun di dalam masa tenang pemilihan kepala daerah 2018, menuju hari pemungutan suara pada 27 Juni 2018,'' kata Fadli.

KPU juga menegaskan, selama masa tenang, pasangan calon kepala daerah dan tim sukses dilarang berkampanye hingga harus menutup akun resmi di media sosial.  "Pertama, selama masa tenang tidak boleh lagi ada aktivitas kampanye apapun. Kedua, diharapkan semua paslon dan tim kampanye tidak melakukan politik uang selama masa kampanye," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Minggu, 24/6/18.

Pramono lantas mengimbau masyarakat memanfaatkan masa tenang untuk menentukan pilihan. Pencoblosan Pilkada di 171 daerah akan berlangsung pada 27 Juni 2018.  "Warga masyarakat diharapkan memanfaatkan masa tenang untuk menimbang dengan penuh kesadaran, berdasarkan informasi dan data yang akurat, siapa yang akan dipilih pada hari pemungutan suara nanti," ungkapnya.

Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan potensi praktik politik uang pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebab, politik uang kerap kali marak terjadi pada masa tenang hingga hari penyelenggaraan Pilkada.

"Politik uang biasanya masih di masa tenang, di hari Pilkada, pagi-pagi," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Jakarta, Sabtu, 23/6/18. Afifuddin menjelaskan, apabila ditemukan adanya praktik politik uang, maka Bawaslu akan melakukan penindakan.

Ia mengungkapkan, apabila politik uang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Bawaslu memiliki kewenangan penanganan administrasi. Dampaknya, pasangan calon yang melakukan politik uang bisa saja didiskualifikasi.

Oleh sebab itu, Bawaslu mengingatkan agar pasangan calon tidak melakukan politik uang. "Di hari tenang ini kita ingatkan untuk tidak melakukan politik uang, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu," sebut Afifuddin.

Selain pencegahan pelanggaran, sambungnya, Bawaslu juga akan mengawasi pelaporan dana sumbangan kampanye. Minggu, 24/6/18 merupakan hari terakhir pelaporan dana sumbangan kampanye. "Dampaknya, kalau telat menyampaikan laporan bisa didiskualifikasi," terang Afifuddin.


Komentar Pembaca