Kapolri Mutasi Wakapolda Maluku Terkait Pilkada

Pilkada  KAMIS, 21 JUNI 2018 | 13:00 WIB

Kapolri Mutasi Wakapolda Maluku Terkait Pilkada

Wakapolri Komjen Syafruddin.

MoeslimChoice | Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanudin. Pencopotan itu diduga akibat sikap ketidaknetralannya dalam menjaga Pilkada Serentak 2018 di Maluku karena mengerahkan suara keluarga besar Bhayangkara untuk salah satu pasangan calon gubernur di Maluku.

MC Award 2

Pencopotan Brigjen Hasanudin itu terutang dalam telegram rahasia (TR) Polri nomor ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018. Di dalam TR itu disebutkan, Hasanudin dimutasi ke Mabes Polri sebagai analis kebijakan utama di Lemdiklat Polri. Sementara posisinya sebagai Wakapolda Maluku digantikan oleh Brigjen Akhmad Wiyagus yang sebelumnya adalah Dirtipikor Bareskrim Polri.

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menuturkan, pihaknya mencopot Brigjen Hasanuddin lantaran diduga ikut mengkampanyekan Irjen (Pur) Murad Ismail dalam Pilgub 2018. "Semalam sudah saya perintahkan Asisten SDM Polri untuk mengganti perwira tingi yang diduga tidak netral dengan Pati dari Mabes," kata Syafruddin kepada wartawan, Kamis (21/6).

Syafruddin menegaskan, pencopotan itu dilakukan guna menjaga profesionalisme dan netralitas Polri pada Pilkada Serentak 2018. "Semua itu demi menjaga nama baik Polri yang sejak awal ingin menjaga profesionalitas dalam pilkada langsung 27 Juni di seluruh wilayah Indonesia," tegas Syafruddin.

Apalagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengarahkan kepada seluruh anggotanya untuk tetap netral meski terdapat beberapa purnawirawan Polri yang ikut berkontestasi dalam Pilkada 2018. "Sebelumnya juga sudah ada arahan kepada semua jajaran melalui video conference oleh kapolri bahwa semua perwira polri harus netral. Tidak boleh berpihak. Akan ada sanksi tegas bila terduga kuat memihak," jelasnya.

Sikap Polri ini mendapat apresiasi dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, Polri menjaga sikap profesional dan independensinya dalam Pilkada 2018. Kini IPW sendiri sudah membentuk tim untuk memantau netralitas polisi di Pilkada 2018. Pasalnya banyak laporan dari masyarakat tentang indikasi ketidaknetralan polisi menjelang Pilkada 2018, terutama di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku.

"Meskipun di Sumut tidak ada polisi yang ikut pilgub tapi indikasi ketidaknetralan polisi terlihat oleh masyarakat dan IPW sedang mengumpulkan bukti buktinya. IPW berharap komponen masyarakat ikut mengawasi polisi sehingga sikap profesionalisme dan netralitas Polri tetap terjaga dan Polri benar benar bisa dipercaya masyarakat," tegas Neta.

Lebih lanjut, IPW berharap Kapolri senantiasa bisa menjaga netralitas kepolisian selama berlangsungnya Pilkada Serentak 2018. "Kapolri jangan segan-segan untuk mencopotnya. IPW dan masyarakat akan mendukung dan berada di belakang Kapolri," tandasnya.

Sebelumnya Neta mengemukakan seorang oknum Pati Polri berpangkat bintang satu dan berpakaian dinas memberikan pengarahan kepada seluruh personel Polres Aru, Bhayangkari, personel BKO Brimob, dan BKO Pol Air. Mereka diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan Pilkada dengan serius dan situasi tetap harus aman, akan tetapi harus memilih calon gubernur tertentu.

Berikut petikan perintah oknum pati Polri tersebut:

Tugas kita adalah salah salah satunya, selain untuk mengamankan pilkada berjalan aman lancar damai, juga dalam rangka memenangkan MI (inisial salah satu cagub). Ada risiko, risiko akan saya tanggung.

Perintah oknum jenderal itu disambut tepuk tangan oleh seluruh elemen yang  hadir.

Lebih lanjut, Neta menuturkan apa yang dilakukan Pati Polri tersebut bisa memecah belah rakyat Maluku dan memicu konflik besar. "Untuk itu, aksi Brigjen ini harus segera dihentikan. IPW mendesak Mabes Polri segera mencopot Brigjen itu dari jabatannya. Bahkan Panwaslu dan DPR perlu mencermati situasi Maluku agar pilkada tidak berbuah konflik besar yang berkepanjangan di wilayah rawan konflik," tandasnya.

Pilkada Maluku 2018 diikuti oleh tiga pasangan kandidat. Mereka adalah duet bernomor urut satu yakni petahana Gubernur Maluku, Said Assagaff, dan Bupati Maluku Tenggara, Anderias Rentanubun (SANTUN). Keduanya diusung Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Kemudian nomor urut dua adalah pasangan calon mantan Komandan Korps Brimob, Irjen Murad Ismail, dan Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno (BAILEO). Mereka didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PKPI, PPP dan PAN.

Sedangkan, pasangan calon mantan Inspektur IV Herman Koedoeboen dan mantan Bupati Seram Bagian Timur, Abdullah Vanath, (HEBAT) maju melalui jalur perseorangan dengan nomor urut tiga.


Komentar Pembaca