Wakil Ketua FPKS Minta Ketua Dewan Pengarah Turun Tangan Atasi Kisruh di BRIN

MoeslimChoice. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarno Putri turun tangan, untuk mengakhiri kisruh yang terjadi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Mulyanto menyatakan, peran Megawati sangat penting dalam mengatasi masalah yang dihadapi BRIN saat ini. Sebagai Ketua Dewan Pengarah, Megawati dapat memberikan arahan yang baik bagi Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko.

Ketua Dewan Pengarah perlu mempelajari kondisi objektif BRIN saat ini. Termasuk latar belakang keluarnya rekomendasi Komisi VII DPR RI, terkait usulan penggantian Ketua BRIN, Laksana Tri Handoko.

"Kini saatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ibu Mega mengambil sikap tegas untuk mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal penggantian Kepala BRIN," kata Anggota DPR RI, Mulyanto, dalam keterangannya, yang dikutip, Rabu (8/2/2023).

Menurut Mulyanto, Ketua Dewan Pengarah memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu dalam rangka menjaga arah agar BRIN tetap konsisten sesuai dengan cita-cita pembentukannya.

"Kita tidak ingin, BRIN yang menjadi lembaga sentral bagi pembangunan riset dan inovasi Nasional ini oleng dan terpuruk, karena tidak terkelola dan terkonsolidasikan dengan baik," tambah Mulyanto.

Baca Juga: Menteri Azwar Anas: Selamat 100 Tahun NU, Abad Kedua Lebih Digdaya

Politisi#PKS inipun menyarankan, agar Ketua Dewan Pengarah BRIN dapat turun dan berdialog dengan para peneliti, perekayasa, para tokoh iptek, serta para sesepuh pembangunan Iptek nasional untuk menyerap aspirasi mereka dari hati ke hati.

Peran Ketua Dewan Pengarah BRIN, lanjut Mulyanto, sangat vital dalam kondisi sekarang ini untuk menyelamatkan bangunan riset dan teknologi nasional. Sebelum terlambat dan 'kadung' ambruknya sendi-sendi kelembagaan Iptek tersebut.

Sebelumnya, diberitakan Komisi VII DPR RI, merekomendasikan pemberhentian Ketua BRIN karena dianggap gagal menjalankan tugas. Handoko dinilai tidak berhasil menjalankan proses penggabungan lembaga riset pemerintah. Akibatnya, kegiatan riset Nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya.

BRIN juga dinilai gagal karena terdapat selisih laporan penggunaan anggaran yang diterima DPR dengan yang beredar di media. Hal ini menandakan ada upaya Kepala BRIN menutupi potensi kerugian negara yang disalurkan melalui BRIN.***

 Baca Juga: Sidak Minyak Goreng, Mendag Temukan 500 Ton Minyakita Numpuk di Gudang Marunda