MoeslimChoice. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menyusun peta jalan (roadmap) pola pembiayaan haji dengan proporsi 70 (Bipih) : 30 (nilai manfaat).
"Saya mengharapkan perlu ada roadmap yang lebih clear untuk membuat pola pembiayaan penyelenggaraan haji dengan proporsi 70:30. Usulan kami, paling cepat 8-10 tahun," kata Anggota DPR RI, Bukhori Yusuf dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip, Jumat (27/1/2023).
Legislator Dapil Jateng 1 ini, mengaku keberatan jika calon jamaah tahun 2023 menanggung beban biaya yang terlalu tinggi. Sebaliknya, Bukhori meminta kenaikan dana haji dilakukan secara bertahap.
"Kami tidak setuju kenaikan biaya yang terlalu tinggi ini, dibebankan pada calon haji tahun ini saja. Kenaikan semestinya dilakukan secara perlahan, dimulai dengan peningkatan setoran awal. Sementara di sisi lain, BPKH harus mampu meningkatkan nilai manfaat hasil dari pengelolaan dana dari 5,3 juta jamaah haji kita yang senilai Rp 167 Triliun itu," tambah Bukhori.
Lebih lanjut, Bukhori kembali menegaskan, soal usulannya agar biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang dibebankan pada calon jamaah haji tahun ini, cukup berada di angka Rp 50 juta. Selain lebih rasional untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji ke depan, Bukhori menilai angka tersebut lebih terjangkau bagi calon jamaah dan tidak terlalu memberatkan.
"Kami mengusulkan agar jamaah cukup dibebankan sebesar Rp50 juta, sementara sisanya akan di-cover melalui dana optimalisasi," pungkas Politisi PKS itu. [mt]
