MoeslimChoice. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, memberikan catatan penting paska rapat kerja dengan kementerian perhubungan pada 18 Januari 2023. Bahwa Kemenhub mengalokasikan anggaran kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) sebesar Rp 3,3 Triliun untuk kereta api perintis di 2023.
"Dengan adanya rencana anggaran subsidi PSO sebesar itu untuk tahun 2023, saya pikir tidak perlu lagi PT Kereta Api Indonesia (KAI) melempar wacana kenaikan tarif KRL (commuter line) tahun ini. Kami akan memperjuangkan ke Kementerian Keuangan, agar dana PSO cair seluruhnya," kata Anggota DPR RI, Toriq Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/1/2023).
Menurut Politisi asal Fraksi PKS ini, jika pemerintah pro-rakyat, idealnya tidak akan ada kenaikan untuk saat ini. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sama sekali tak menyebutkan periode evaluasi dan penyesuaian tarif. Sehingga tidak ada ketentuan yang mewajibkan setiap periode tertentu harus ada kenaikan tarif.
"Yang ada adalah bahwa besaran tarif harus diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diberlakukan seperti disebutkan dalam Permenhub No. PM 17 Tahun 2018. Itu pun harus dibicarakan terlebih dulu dengan Kami, Anggota DPR RI," tambah Toriq.
Toriq juga meminta, agar Pemerintah tidak lagi beranggapan bahwa subsidi PSO, akan lebih produktif jika disalurkan untuk pembangunan prasarana dan peningkatan pelayanan perkeretaapian karena hal tersebut tak memiliki dasar hukum.
"Subsidi ini akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ketika harga tiket murah dan terjangkau. Jadi tarif kereta api yang sifatnya PSO harus selalu tetap sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Sedang Untuk anggaran perbaikan sarana prasarana dan mutu pelayanan, sebaiknya diajukan lagi diluar PSO," tutup Toriq. [mt]
