• Minggu, 5 Februari 2023

Pemprov DKI - DPRD Sepakati RAPBD Tahun 2023 Sebesar Rp 83,7 Triliun

- Jumat, 25 November 2022 | 23:15 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi/foto:Deman.Moeslimchoice
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi/foto:Deman.Moeslimchoice

MoeslimChoice. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD telah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Tahun 2023 sebesar Rp 83,7 Triliun. 

Kesepakatan APBD tahun depan itu melalui proses yang cukup lama. Pembahasan sendiri dimulai pada Kamis, 24 November 2022 pukul 10.00 WIB.

"Alhamdulilah Banggar DPRD dan TAPD DKI Jakarta pagi ini pukul 03.44 WIB menyepakati Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 83,7 Triliun," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi melalui akun instagram pribadinya, dikutip Jumat, 25 November 2022.

Sebelumnya, Eksekutif dan Legislatif DKI Jakarta menyepakati MoU Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2023.

Adapun total Rancangan APBD 2023 yang diajukan Pemprov DKI sebesar Rp 82,54 Triliun atau meningkat sebesar 0,09 persen, bila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 82,47 Triliun. 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan, kebijakan umum dalam Rancangan APBD itu meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah meliputi kebijakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Pendapatan Transfer serta Lain-Lain dari Pendapatan Daerah yang Sah.

"Dalam Kebijakan Pajak Daerah ini terdapat pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah; pemutakhiran data melalui sensus Pajak Daerah; penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah; pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self Assessment; law enforcement dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang; perubahan peraturan terkait Pajak Daerah; peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan; serta peningkatan koordinasi kelembagaan," tutur Pj Heru Budi.

Lalu, melalui ekstensifikasi Pajak Daerah, kebijakan yang diambil Pemprov DKI berdasarkan asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi, di antaranya pertumbuhan kendaraan bermotor baru secara Nasional rata-rata meningkat; penyesuaian harga BBM; pertumbuhan ekonomi Nasional; pertumbuhan penjualan properti rata rata meningkat; serta juga memperhatikan perkembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di lintasan MRT dan LRT. [mt]

Halaman:

Editor: Melati

Terkini

Paloh Makan Siang Bersama Luhut

Sabtu, 4 Februari 2023 | 00:31 WIB

Bada Jumat Nasdem Terima PKS di Markas

Kamis, 2 Februari 2023 | 20:25 WIB

Ketua Forsesdasi Sumsel Hadiri Rakornas Tahun 2023

Kamis, 2 Februari 2023 | 18:00 WIB

Usulan Meniadakan Jabatan Gubernur Jadi Isu Ramai

Rabu, 1 Februari 2023 | 15:26 WIB

Ada Apa Paloh Sambangi Airlangga?

Rabu, 1 Februari 2023 | 14:32 WIB
X