KAMI: Pembangunan Politik Telah Menyimpang Dari Sila Keempat

- Selasa, 18 Agustus 2020 | 13:00 WIB
Deklarasi KAMI/RMOL
Deklarasi KAMI/RMOL

MoeslimChoice | Proses politik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo turut menjadi satu aspek yang disinggung di dalam maklumat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Di dalam dokumen Maklumat KAMI yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, dinyatakan bahwa pembangunan politik yang diemban rezim Jokowi telah menyimpang dari Pancasila.

"Pembangunan politik telah menyimpang dari Sila Keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," demikian bunyi maklumat KAMI di dalam poin politik, yang dikutip Selasa, 18/8/20.

Sebabnya, KAMI memandang politik di Indonesia saat ini dalam kondisi yang karut-marut dan semakin sulit diurai lantaran beberapa kebijakan pemerintah yang wujudnya nampak dari sikap saling tidak percaya masyarakat.

"Ia ditimbuni oleh praktik-praktik kekuasaan yang semakin menyimpang jauh dari nilai-nilai Pancasila, agama, etika dan moral. Kebijakan penyelenggara negara (di berbagai bidang) tidak berkhikmat bagi kepentingan rakyat, tetapi lebih condong pada kepentingan elite politik dan oligarki ekonomi," tulis KAMI.

Sebagai contohnya, Perppu 1/2020 yang bertransformasi menjadi UU 2/2020 merupakan bukti nyata dari kediktatoran menurut KAMI, karena memotong peran dan fungsi sejumlah lembaga terkait sistem keuangan negara dan juga hukum negara.

"Mengeliminasi fungsi DPR dan BPK, mengamputasi lembaga yudikatif (meruntuhkan negara hukum), dan DPR mengkhianati amanat rakyat dengan tindakan bunuh diri," ungkap KAMI.

Selain itu, gerakan yang digagas oleh sejumlah tokoh ini menilai partai-partai politik dan lembaga perwakilan rakyat lebih hadir dan berperan sebagai sekutu rezim penguasa dan pengusaha untuk melakukan “persengkongkolan jahat” terhadap rakyat, bangsa dan negara.

"Hal ini ditunjukkan antara lain dengan adanya UU yang melemahkan KPK, UU Minerba yang menguntungkan segelintir pengusaha, dan RUU Omnibus Law (Cipta Tenaga Kerja) yang merugikan kaum buruh, petani dan nelayan, masyarakat adat, UMKM dan Koperasi," sambung maklumat itu.

Halaman:

Editor: Gunawan Effendi

Terkini

Paloh Makan Siang Bersama Luhut

Sabtu, 4 Februari 2023 | 00:31 WIB

Bada Jumat Nasdem Terima PKS di Markas

Kamis, 2 Februari 2023 | 20:25 WIB

Ketua Forsesdasi Sumsel Hadiri Rakornas Tahun 2023

Kamis, 2 Februari 2023 | 18:00 WIB
X