PKS Desak Pemerintah Selesaikan Masalah Dampak Pembangunan Tol Cisumdawu

MoeslimChoice.com. Pemerintah dan Pihak terkait diminta segera menuntaskan masalah tuntutan warga, terkait pembangunan Tol Cisumdawu dari tiga Desa di Sumedang.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Toriq Hidayat. Ia tidak ingin aksi unjuk rasa kembali terjadi di Jalan Tol Cisumdawu tersebut.

"Akibat aksi ratusan warga yang menutup ruas Jalan Tol Cisumdawu pada selasa (16/5/2023) siang, menimbulkan kerugian, materi dan non materi," kata Anggota DPR RI, Toriq Hidayat dalam keterangannya, seprti dikutip, Kamis (25/5/2023).

Baca Juga: Petugas Haji Harus Sungguh-sungguh Layani Jamaah, Wapres: Jangan Malah Berhaji Sendiri

Toriq menambahkan, dan itu berlaku bagi semua pihak, baik pengunjuk rasa, pengguna jalan, pengelola tol dan aparat hukum. Agar kondisi tidak berlanjut, maka pemerintah harus segera temukan solusi.

Tak boleh ada pembiaran, tambah politisi PKS asal Tasikmalaya itu, karena salah seorang warga pengunjuk rasa mengatakan, dampak tidak langsung adanya proyek tol ini, di antaranya puluhan hektar sawah tertimbun longsor, serta rumah warga yang retak-retak, sejak tol beroperasi 2 tahun lalu.

"Harusnya Pemerintah dan pihak terkait telah memiliki analisis dampak lingkungan, sebelum membangun jalan tol," tambahnya.

Baca Juga: 54 Dapur Katering di Makkah Siap Sajikan Menu Nusantara untuk Jamaah Haji

Berdasarkan data yang dimiliki, lanjut Toriq, dibuatlah strategi yang tepat. Dengannya pembangunan infrastruktur jalan tol akan menjadi andal, berkualitas serta berkelanjutan. sehingga memberikan dampak positif.

Toriq juga berpendapat, aksi penutupan di beberapa ruas tol oleh sebagian masyarakat, dimungkinkan karena kurang akuratnya analisis yang dibuat oleh pemerintah.

Salah satunya, penentuan trase proyek tol yang tidak boleh melewati wilayah sensitif, untuk mencegah dampak negatif kepada linkungan sekitar.

Baca Juga: Usai Ferry Irawan Divonis 1 Tahun Penjara, Venna Melinda Ingin Fokus Urus Perceraian

"Pemerintah wajib mewujudkan fungsi ruang yakni menghindari kawasan tertentu dari pembangunan tol," tambah Toriq.

"Misalnya kawasan hutan lindung, wilayah konservasi, area padat penduduk, area bidang terjal, lahan produktif masyarakat, hingga pemukiman masyarakat pada semua proyek infrastruktur," imbuhnya.