Air Bersih dan Listrik serta Infrastruktur Jalan Jadi Masalah Abdi di Sabah Pulau Kalimantan

MOESLIMCHOICE.com-Pasokan air bersih dan listrik terus menjadi utama di Negara Bagian Sabah, Malaysia, di Pulau Kalimantan. Buruknya infrastruktur juga.

Masalah air dan listrik di Sabah itu menjadi pusat perhatian sidang majelis negara bagian, saat para anggota dewan meminta pemerintah menyelesaikannya secara efektif.

Setiap anggota dewan yang diberi kesempatan berbicara dalam sidang Selasa (23/5/2023) menyinggung masalah infrastruktur dasar negara, termasuk kondisi jalan raya.

Baca Juga: Viral UAS Dapat Hadiah Mobil Mewah, Kira-kira Mau Diapakan Ya? Ini Jawaban UAS yang Bikin Tersenyum

Datuk Seri Mohd Shafie Apdal (Warisan-Senallang) mengatakan, masalah pasokan air negara bagian yang abadi kini telah memburuk, juga mempengaruhi daerah kota dan kota, dibandingkan dengan lokasi pedesaan sebelumnya.

“Sekarang, bahkan daerah seperti Kota Kinabalu dan Tuaran, yang merupakan wilayah Pak Menteri (Datuk Seri Hajiji Noor) sendiri, terkena masalah itu,” kata mantan menteri besar itu saat memperdebatkan mosi ucapan terima kasih atas pidato kebijakan pemerintah negara bagian. disampaikan oleh kepala negara sehari sebelumnya.

“Ketika kami mengangkat masalah ini, mereka harus ditangani, kami tidak bisa hanya menunggu (Pemerintah Federal) untuk menyelesaikannya.

Baca Juga: Pemerintah Siap Jalankan Program Promotif dan Preventif untuk Cegah Kanker di Indonesia

“Tapi kami belum pernah mendengar masalah pasokan air di Sarawak atau Brunei,” kata Mohd Shafie, yang juga presiden Parti Warisan.

Pada kesempatan ini, Jonnybone J Kurum (GRS-Telupid) berdiri dan bertanya kepada Mohd Shafie masalah apa yang dia identifikasi sebagai tantangan dalam mengatasi masalah ketika yang terakhir adalah menteri pembangunan pedesaan dan regional federal.

“Ada banyak, saya katakan sebelumnya ... korupsi,” jawab Mohd Shafie, sebelum menambahkan, “monopoli adalah hal lain.”

Baca Juga: Buka Pramuka Wirakarya Nasional PTKN 2023, Menag: Insan Pramuka PTKN Harus Adaptif Rawat Keberagaman

“Kita harus menunjuk kontraktor yang memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah ini, tidak boleh ada monopoli.

“Oleh karena itu, kita harus mereformasi (pengelolaan air negara),” tambahnya dikutip dari The Star.

Mohd Shafie juga mendesak negara untuk tidak mengizinkan Putrajaya mengambil alih pengelolaan air negara bahkan jika pemerintah Sabah menerima bantuan keuangan darinya.

Baca Juga: KISUCI Siap Bangun Keberlanjutan Sungai Cikeas melalui Pemberdayaan Masyarakat

Datuk Dr Yusof Yacob (GRS-Sindumin) juga percaya bahwa struktur pengelolaan air saat ini perlu diubah, menambahkan bahwa kasus skandal Departemen Air Sabah tahun 2016, yang sedang berlangsung di pengadilan, telah semakin menurunkan moral stafnya.

“Akhirnya, kami gagal mengelola pasokan air.

“Sudah saatnya kita meniru pengelolaan air di negara maju seperti Singapura, atau bahkan di (negara bagian) Selangor.

Baca Juga: Hari Ini, Embarkasi Makassar Siap Terima Jamaah Haji Kloter 1

“Bagi masyarakat pedesaan, sistem borehole gravity water atau sistem pemanenan air hujan harus diterapkan dan diberi dana lebih,” katanya.

Soal listrik, Yusof mengatakan pasokan listrik menjadi kendala karena perlunya persetujuan dari Komisi Energi untuk pembangunan pembangkit listrik di Sabah.

Hal itu, kata dia, akan diselesaikan saat Sabah memiliki komisi energi sendiri atau Energy Commission of Sabah tahun depan.

Baca Juga: Hadiri Multaqa Ulama Asia Tenggara di Malaysia, Kyai Zaitun Rasmin Serukan Persatuan

“Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk berinvestasi besar-besaran melalui perusahaan yang terkait dengan pemerintah (GLC) atau melalui usaha patungan dengan investor asing.

“GLC Sabah juga harus mengambil tanggung jawab ini (untuk menyelesaikan masalah air),” katanya.

Yusof bertanya tentang perusahaan utilitas Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB) dan rencana negara untuk secara efektif mengatasi masalah pasokan listrik.

Baca Juga: Mendagri Sampaikan Apresiasi Presiden Jokowi Terhadap Kepala Daerah Berhasil Menangani Inflasi

“Bagaimana proyeksi kebutuhan listrik lima tahun ke depan? Berapa banyak pembangkit listrik independen yang telah disetujui atau (masih) dibutuhkan?” Dia bertanya.

Anggota majelis yang dicalonkan Dr Aliakbar Gusan (GRS) mengatakan pemerintah perlu segera membuat kebijakan untuk mengelola koloni liar di negara bagian itu untuk mengatasi masalah listrik dan air.

“Menurut data dari Pemerintah Daerah dan Kementerian Perumahan negara, ada 169 koloni liar di Sabah, melibatkan sekitar 24.000 rumah.

Baca Juga: Mahfud MD: Proyek BTS Tetap Dilanjutkan agar Tidak Berdampak ke Masyarakat

“Harus ada kebijakan soal ini. Kalau tidak, masalah (air dan listrik) akan terus berlanjut,” katanya.***