• Senin, 25 September 2023

Pemerintahan Taliban Terus Lancarkan Jurus Permusuhan dengan PBB dan Dunia Internasional

- Kamis, 18 Mei 2023 | 10:42 WIB
Pemerintahan Taliban angkan Abdul Kabir jadi Penjabat PM Afghanistan/Foto VOA
Pemerintahan Taliban angkan Abdul Kabir jadi Penjabat PM Afghanistan/Foto VOA

MOESLIMCHOICE.com-Pemerintahan Taliban di Afghanistan belum menunjukkan tanda-tanda untuk bekerjasama dengan PBB dan dunia internasional, terutama Barat.

Bahkan Pemerintahan Taliban terus melancarkan jurus-jurus permusuhan termasuk melarang perempuan sekolah dan kuliah, juga makan di restoran.

Terbaru, Pemerintahan Taliban mengangkat Abdul Kabir menjadi Penjabat Perdana Menteri (PM) Afghanistan untuk mengatur urusan sehari-hari.

Baca Juga: Di Kota Lubuk Linggau, Gubernur: STQH Jadi Sarana Menggali Potensi Qori dan Qoriah Berbakat

Pengangkatan Abdul Kabir ini diambil karena PM Mohammad Hasan Akhund berada dalam kondisi tidak sehat dan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri.

Abdul Kabir, yang kini mengepalai Kabinet Taliban yang semuanya laki-laki, bersama sejumlah anggota senior pemerintah garis keras Afghanistan, berada dalam daftar orang-orang yang dikenai sanksi oleh PBB karena terkait terorisme.

Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil PM Urusan Politik.

Baca Juga: Intip 3 Destinasi Wisata Air Terjun Murah Meriah di Tasikmalaya, Keindahannya Tak Boleh Dilewatkan

Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengumumkan pergantian pemimpin itu lewat Twitter, Rabu (17/5/2023). Ia mengatakan Akhund, yang berusia 78 tahun, telah berada di selatan kota Kandahar selama beberapa waktu untuk beristirahat dan menjalani perawatan kesehatan, dan akan segera kembali ke Kabul untuk menjalankan tugas-tugasnya.

“Ini merupakan hal-hal rutin bagi seorang caretaker dalam pemerintahan untuk mengambil alih dan memastikan urusan-urusan administratif berjalan mulus,” cuit Mujahid. “Tidak seorang pun perlu khawatir akan hal ini, atau menggunakan hal ini sebagai propaganda,” tambahnya dikutip dari VOA, Kamis (18/5/2023).

Penjelsan itu disampaikan Mujahid, mengklarifikasi tudingan bahwa PM Mohammad Hasan Akhud mengundurkan diri karena dugaan perselisihan di dalam Pemerintahan Taliban dan tidak akan kembali memerintah.

Baca Juga: Kemenag Gelar Perkemahan Wirakarya Nasional PTK di Gorontalo Akhir Mei 2023

Pemerintahan Taliban telah menolak seruan internasional untuk mengubah kebijakan pembatasan perempuan, dengan mengatakan hal itu merupakan “masalah internal” Afghanistan.***

Editor: Rosydah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X