• Sabtu, 23 September 2023

Apa-apaan Ini, AS Soroti Pengesahan KUHP Indonesia dan Kasus 6 Anggota FPI

- Selasa, 16 Mei 2023 | 08:27 WIB
Menlu AS Antony Blinken/foto VOA
Menlu AS Antony Blinken/foto VOA

MOESLIMCHOICE.com-Amerika Serikat (AS) terus merasa menjadi polisi dunia. Setidaknya terlihat dalam Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2022.

Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2022 disusun Departemen Luar Negeri itu, disebut AS, mencakup pandangan komprehensif berdasarkan fakta tentang keadaan kebebasan beragama di hampir 200 negara.

Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2022 itu, Senin (15/5/2023), dirilis oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyoroti tren positif sekaligus meresahkan di berbagai negara.

Baca Juga: Kemendagri dan KemenPAN RB Sepakat Dorong Setiap Daerah Sediakan MPP

Blinken memuji LSM, berbagai kelompok lain dan sejumlah individu di seluruh dunia atas upaya mereka mendokumentasikan tren-tren tersebut.

Ia juga mengulas kondisi kebebasan beragama di beberapa negara, seperti China, Nikaragua, Iran, dan Myanmar, yang secara khusus dicatat sebagai negara-negara yang menjadi perhatian.

Blinken memuji LSM seperti Campaign for Uyghurs dan Uyghur Human Rights Project, yang mendokumentasikan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap para pemimpin di Xinjiang, China yang sebagian besarnya beragama Islam.

Baca Juga: Bersama Kementerian Perindustrian, Pemkab Muba Upayakan Aspal Karet Jadi Proyek Nasional

Laporan itu juga mengulas unjuk rasa damai masyarakat Iran, dengan dipimpin perempuan muda, yang menuntut hak asasi mereka, termasuk kebebasan beragama.

Gelombang protes itu dipicu oleh kematian Mahsa Amini, yang ditangkap oleh polisi moral Iran karena hijabnya tidak menutupi seluruh rambutnya.

Sementara itu, kondisi kebebasan beragama di Myanmar juga turut dibahas. Di tengah represi terhadap kelompok agama minoritas oleh rezim militer di sana, ribuan guru dari agama Islam, Budha, Kristen dan agama lainnya terus mengajarkan pentingnya hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan rasa saling menghormati antarumat beragama.

Baca Juga: Staf Ahli Bupati dan Pj Ketua TP PKK Muba Hadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke-77 Sumsel

Dalam ringkasan eksekutif laporan mengenai Indonesia, Deplu AS menyinggung penerapan undang-undang dan regulasi di tingkat daerah yang membatasi kegiatan beragama, seperti peraturan yang melarang praktik Islam Syiah maupun Ahmadiyah.

Laporan itu juga menyoroti vonis pengadilan pada 18 Maret 2022 yang membebaskan dua polisi dalam kasus tewasnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI), terlepas dari temuan Komnas HAM yang menyatakan bahwa beberapa di antaranya tewas setelah ditahan.

Selain itu, praktik hukum cambuk atas pelanggaran hukum syariah di Provinsi Aceh serta berlanjutnya kasus penangkapan dan hukuman penjara terhadap pelaku penistaan agama juga disinggung dalam laporan tersebut.

Baca Juga: Atta Halilintar Larang Ameena Pakai Baju Minim, Ternyata Ini Alasan Sebenarnya

Disahkannya UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memperluas cakupan ketentuan terkait penistaan agama dan kemurtadan juga menjadi perhatian Departemen Luar Negeri AS dalam laporan itu.

“Agama bisa menjadi kekuatan yang begitu kuat demi kebaikan di dunia. Masyarakat yang berusaha untuk membatasi atau menggunakannya untuk menyakiti orang lain tidak dapat memenuhi potensi mereka,” kata Duta Besar untuk Kebebasan Beragama Internasional, Rasha Hussain.***

Editor: Rosydah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X