MOESLIMCHOICE.com-Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan bahaya politisasi identitas dalam pemiu (pemilihan umum).
Bahaya politisasi identitas dalam pemilu sangat mengerikan. Karena dapat antara lain memicu terjadi kekerasan atau kerusuhan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
Politisasi identitas dalam Pemilu juga bisa memunculkan adanya penolakan-penolakan terhadap calon berlatar belakang etnis, suku, dan agama tertentu.
"Ini adalah beberapa indikator bahayanya politik identitas dan sering terjadi pada saat kampanye oleh peserta pemilu," ujarnya saat menjadi narasumber, dalam rangkaian Dies Natalis GMNI, Jumat (31/3/2023).
Baca Juga: Yang Minat Bersiaplah, Bawaslu Segera Rekrut Anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2023-2028
Untuk menangani hal itu, kata dia, Bawaslu memiliki beberapa strategi pengawasan dengan metode gotong-royong baik dengan pihak pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Alasannya, ungkap Herwyn, Bawaslu tidak bisa sendiri dalam melakukan kerja-kerja pengawasan.
Dia menyebutkan beberapa strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan gotong politik SARA.
Misalnya, lanjut dia, mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa baik cetak, elektronik maupun media sosial.
Baca Juga: Menyuap Makanan dengan Tangan Diajarkan Rasulullah untuk Menjaga dan Meningkatkan Kesehatan
"Itu beberapa pelaksanaan gotong-royong pengawasan politik SARA dalam Pemilu," kata Herwyn.
Hingga saat ini, ujar dia, Bawaslu telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas, seperti bekerja sama dengan BNPT.
Kemudian, lanjutnya, dalam hal masyarakat dia menambahkan, Bawaslu juga telah melakukan pendidikan tidak hanya soal pengawasan pemilu, tapi juga pencegahan.
Baca Juga: Pendaftaran Sekolah Kedinasan Sudah Dibuka, Daftarlah di Situs https://dikdin.bkn.go.id/
"Oleh karena itu, harapan Bawaslu, semua pihak dapat membantu melakukan kerja pengawasan," tegasnya.*
Artikel Terkait
Kompak, NU-Muhammadiyah: Hilangkan Politik Identitas pada Pemilu 2024
PBNU-Bawaslu RI Sepakat Tolak Politik Identitas pada Pemilu 2024
Ketua PBNU Sebut Pelaku Politik Identitas adalah Penipu yang Tak Memiliki Keberanian dan Gagasan