MoeslimChoice. Dalam rapat bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsy mencecar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana terkait kejelasan isu adanya transaksi mencurigakan Rp 300 Triliun lebih.
Habib Aboe mengatakan, rakyat sampai 'enek' membayar pajak gara-gara muncul isu tersebut di tubuh Kementerian Keuangan.
"Saat ini, publik sangat atensi besar terhadap dugaan adanya transaksi mencurigakan. Ini ngeri-ngeri nih. Sampai rakyat enek mau bayar pajak gara-gara begini nih," kata Anggota DPR RI, Habib Aboebakar Alhabsy, dalam rapat bersama PPATK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Habib Aboe pun menyinggung awal mula isu transaksi mencurigakan ini mencuat, usai dibeberkan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD.
Habib Aboe juga mempertanyakan, soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini disampaikan pernyataan yang berbeda dari sesama pejabat pemerintah.
Baca Juga: Ini 4 Alasan Rasional Mengapa PKS Tolak Tegas Impor Beras
"Jadi yang disebut itu sampai ratusan Triliun. Kalau kita simak ya Pak Menko Polhukam itu menyampaikan bahwa transaksi 300 sampai berapa, naik terus angkanya. Pada perkembangan kemarin, Pak Menko menyampaikan ini bukan korupsi tapi ini adalah data TPPU," lanjut Habib Aboe.
"Tapi Pak Irjen Kemenkeu menyampaikan bukan korupsi dan bukan TPPU. Kemudian, ini transaksi apa Pak Ivan? Ini jenis kelaminnya apa? Biar jelas," tegas Habib Aboe.
Sekjen PKS ini, mengingatkan jangan sampai isu ini menuai kebingungan di publik. Dia meminta Ivan menjelaskan analisis dan pemeriksaannya terkait transaksi ini secara clear.
"Jangan sampai ini jadi pertanyaan publik. Saya minta ketegasan dari Pak Ivan untuk memberikan pernyataan yang clear. Data Rp 349 ini bermasalah apa tidak? Jika bermasalah, kaitannya dengan apa? Korupsi kah? TPPU kah? Penggelapan pajak kah? Supaya jelas," pungkas Habib Aboe.***
Baca Juga: Tegas! Fraksi PKS Tolak Kedatangan Timnas Israel U-20
Artikel Terkait
PKS Minta Pertamina Perbaiki Rumah Korban Kebakaran Depo Plumpang
Pemerintah Kembali Berencana Impor Beras, PKS: Hentikan Niat dan Rencana Impor!