Ini 4 Alasan Rasional Mengapa PKS Tolak Tegas Impor Beras

MoeslimChoice. Gejolak harga beras masih terus berlanjut dimana harga beras medium per tanggal 20 Maret kemarin menyentuh angka 11.900/kilogram atau telah melewati harga beras tertinggi tahun 2022 yaitu 11.340/kilogram.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS, Slamet. Dengan tegas, dirinya menolak impor beras.

Menurutnya, ditengah situasi seperti ini, pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi sengkarut perberasan Nasional sangat reaktif, instan dan tidak terukur mulai dari kebijakan impor 500.000 ton beras pada bulan November hingga Februari 2023, padahal stok beras Nasional saat ini mencapai 1,7 juta ton.

Pada Februari 2023, saat petani sedang menanti panen raya pemerintah malah menetapkan harga batas bawah GKP (gabah kering panen) tingkat petani hanya Rp 4.200 per kilogram dan harga batas 4.550 per kilogram, yang tidak mempertimbangkan kenaikan harga BBM, hingga harga pupuk non subsidi yang naik 2-3 kali lipat.

Selain itu, penetapannya juga tidak melibatkan unsur petani dalam pengambilan keputusannya.

Baca Juga: Disahkannya Perpu Cipta Kerja Jadi UU, Proses Sertifikasi Halal UMKM Makin Mudah

"Belum sampai sebulan penetapannya, keputusan Badan Pangan Nasional, terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tersebut kemudian dicabut setelah menuai reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat," kata Anggota DPR RI, Slamet dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip, Rabu (22/3/2023).

Sementara itu, Slamet mengapresiasi karena pemerintah masih mau mendengar jeritan para petani, namun sejatinya, hal ini menunjukkan tidak matangnya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan arah sebuah kebijakan.

"Belum selesai terkait persoalan di atas beberapa hari yang lalu, kita semua dikejutkan lagi dengan statemen Kemendag, yang mengatakan pemerintah melalui rapat koordinasi telah memutuskan dapat sewaktu-waktu mengimpor beras 500 ribu ton lagi untuk CBP dan stabilisasi harga beras yang kian meroket," ungkapnya.

Padahal, menurut Slamet, bulan-bulan ini adalah musim panen raya.

"Sampai kapan petani kita mau dikorbankan dengan kebijakan yang sangat merugikan seperti ini atau jangan-jangan memang kondisi ini disengaja, karena ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan sesaat dari situasi ini?" tegasnya.

Baca Juga: Haji 2023: 211 Hotel di Makkah-Madinah Telah Siap dan Ada Skema Lift Khusus Lansia

Berdasarkan pengamatannya, terdapat persoalan serius dalam tata kelola beras yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

"Pertama, Ketidakmampuan Pemerintah Mengendalikan Harga. Pemerintah sangat kesulitan mengendalikan harga karena tidak menguasai stok. pihak swasta besar dengan segala kemampuannya membeli gabah petani dengan harga HPP lalu memberikan bonus kepada supplier tujuannya agar stok gabah tetap masuk ke mereka," kata Slamet.