Tak Pernah Bahas Subsidi Kendaraan Listrik, Komisi VII Minta Luhut Jangan Banyak Bicara

MoeslimChoice. Hingga saat ini DPR dan pemerintah, belum pernah membahas besaran dan skema subsidi pembelian kendaraan listrik. Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto.

Ia juga memastikan di APBN tahun 2023, Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian, tidak ada anggaran subsidi pembelian kendaraan listrik. Oleh karena itu, Mulyanto minta Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, jangan banyak bicara, agar masyarakat tidak salah paham tentang subsidi barang mewah ini.

"Omongan Luhut di media mengesankan subsidi kendaraan listrik ini sudah pasti. Dananya sudah ada dan disetujui DPR. Padahal hingga saat ini, DPR dan pemerintah belum pernah membahas rencana tersebut. Jangankan dibahas, dijadwalkan saja belum," kata Anggota DPR RI, Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip, Selasa (21/3/2023).

Mulyanto memastikan, dalam beberapa kali rapat dengan Menteri ESDM atau Menteri Perindustrian, Komisi VII tidak pernah membahas soal ini.

Baca Juga: Lagi, Rektor Tersangka Korupsi, PKS: Perlu Pengawalan Keterbukaan di Dunia Kampus!

Kabar mengenai rencana pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik diketahui, justru melalui pemberitaan media. Secara resmi, DPR belum pernah menerima surat usulan pembahasan masalah ini.

"Jadi kita tidak tahu skema implementasinya, apakah fair atau condong ke perusahaan tertentu. Yang jelas, untuk tahun anggaran 2023, tidak ada alokasi untuk subsidi kendaraan listrik ini, baik di Kementerian ESDM maupun Kementerian Perindustrian. Karenanya pemerintah jangan grasa-grusu. Perlu perumusan kebijakan yang matang dan ter-anggarkan dengan baik. Jangan sekedar latah dan tunduk didikte internasional, lalu kita mengambil kebijakan yang tidak tepat dan tidak berkeadilan," tambah Mulyanto panjang lebar.

Politisi PKS ini menegaskan, bahwa Fraksi PKS akan menolak usulan ini. Menurutnya, subsidi pembelian kendaraan listrik tidak penting dan tidak tepat sasaran. Dana subsidi yang diambil dari utang ini sebaiknya diberikan kepada masyarakat tidak mampu atau mensubsidi keperluan masyarakat yang lebih luas seperti subsidi pupuk, sembako, peningkatan layanan angkutan umum dan lainnya.

"Jangan malah orang kaya dan orang mampu yang mendapat subsidi hingga puluhan juta rupiah. Ini tidak masuk akal dan melukai nurani keadilan kita semua," pungkas Mulyanto.***

Baca Juga: IMB Era Anies untuk Warga Plumpang Tuai Polemik, Ini Kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI