Dies Natalis IPDN ke-67, Kemendagri Ingatkan ASN Tegak Lurus Tidak Terlibat Politik Praktis Pemilu 2024

MoeslimChoice - Mendekati tahun politik pada 2024 mendatang, Kementerian Dalam Negeri mewanti-wanti para Aparat Sipil Negara (ASN) untuk tidk terlibat politik praktis, dan tetap tegak lurus sesuai aturan.

Hal ini kembali ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dalam sambutannya pada Sidang Senat Terbuka IPDN dalam rangka Dies Natalis IPDN ke-67 di Balairung Rudini IPDN Jatinangor, Jumat (17/3/2023).

Dikesempatan itu Wamendagri juga mengajak seluruh ASN termasuk alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) turut mengawal proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Saya John Wempi Wetipo Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ingin mengajak seluruh pamong agar tegak lurus, tidak ikut terlibat dalam politik praktis, tetapi ikut mengawal proses penyelenggaraan Pemilu Serentak,” tegas Wempi.

Dukungan ASN dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu diperlukan, mengingat keberadaannya tersebar di berbagai daerah. Menurutnya, ASN termasuk alumni IPDN menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga: Wamendagri: Pemda dan Pemerintah Pusat harus Sinergi Capai Target Pembangunan Nasional

Baca Juga: MenPAN RB Diamanatkan Presiden Awasi Netralitas ASN

Wempi menekankan, upaya menyukseskan Pemilu 2024 merupakan tugas bersama. Terlebih Presiden juga berharap tidak ada kegaduhan dalam pelaksanaannya, termasuk dengan memastikan dukungan anggaran yang memadai.

“Nah, karena banyak pamong yang ada di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, ini menjadi harapan kita untuk proses penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Wempi.

Dalam kesempatan itu, Wempi juga menyampaikan selamat kepada IPDN yang kini berusia 67 tahun. Dirinya berharap, dedikasi yang telah dirintis IPDN hingga saat ini dapat terus ditingkatkan. Dengan begitu, lulusan IPDN dapat berkontribusi lebih positif, terutama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

“Sehingga pelayanan publik yang prima bisa kita lakukan untuk mengawal proses kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia,” tandasnya.