Terkait Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, PKS: Komisaris Utama Layak Dicopot!

- Jumat, 10 Maret 2023 | 10:42 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto


MoeslimChoice. Menteri BUMN, Erick Thohir diminta jangan hanya berani memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Dedi Sunardi, terkait upaya perbaikan manajemen Pertamina pasca-ledakan Depo BBM di Plumpang,

Erick harusnya juga berani memecat Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahya Purnama (Ahok), karena kedua pejabat Pertamina inilah, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional Pertamina.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, kepada media Kamis (9/3/2023).

Menurut Mulyanto, Erick Thohir jangan tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Seharusnya dia berani menindak pejabat Pertamina, yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan.

Mulyanto menyatakan, Direktur Utama dan Komisaris Utama merupakan pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian apapun di perusahaan milik negara tersebut.

"Apalagi sebagai Komisaris utama, Ahok juga merangkap sebagai Ketua Komite Risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan resiko kebijakan Pertamina," kata Anggota DPR RI, Mulyanto kepada media, Kamis (9/3/2023).

Baca Juga: Tolak Pasien Hamil hingga Meninggal, Netty PKS Minta Kemenkes Segera Periksa RSUD Subang

"Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi. Pimpinannya dong. Terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya komite risiko dewan komisaris. Sebagai Komut yang juga Ketua Komite Risiko Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona," ungkap Politikus PKS itu.

Mulyanto minta pemerintah, harus serius menangani kasus kebakaran kilang ini, jangan sampai terus berulang di kemudian hari. Peristiwa kebakaran kilang atau depo ini terbilang sering karena sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang.

"Artinya hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa," kata Mulyanto.

Mulyanto menilai, selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas ini. Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan deviden, sementara lalai terkait masalah perawatan kilang.

"Menurut saya, layanan publik itu yang utama bagi BUMN bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh," pungkas Mulyanto.***

 Baca Juga: Erick Thohir Jangan Hanya Bicara Keamanan Timnas U-20 Israel, PKS: Mereka Negeri Penjajah

 

Editor: Melati Tagore

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X