MoeslimChoice.Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengajak seluruh elemen masyarakat tidak terpengaruh oleh propaganda para pelaku politik identitas.
Dikatakan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, para pelaku politik yang kerap memainkan politik identitas adalah penipu, yang memainkan politik identitas hanyalah untuk menutupi kekurangan calon yang mereka dukung.
“Politisi yang pake identitas sebagai alat politiknya itu penipu,” tegas KH Yahya Cholil Staquf yang karib disapa Gus Yahya saat menerima silaturahmi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).
Baca Juga: Parahnya Krisis Bayi di Jepang, Perempuan Tidak Mau Repot Mengurus Anak dan Takut Karir Mati
Sementara itu Ketua Bawaslu Ahmad Bagja menyampaikan Pemilu 2024 mendatang harus bersih dari politik identitas, yang digunakan untuk kepentingan politik praktis, juga politik uang. Dia meminta para peserta pemilu tidak menjadikan tempat ibadah untuk berkampanye.
Ahmad Bagja berharap, tidak ada lagi penggunaan atribut partai politik di tempat ibadah.
"Ke depan Bawaslu dan PBNU akan melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan warga dari tingkat terkecil seperti forum warga, bisa juga melibatkan pengurus ranting PBNU, kabupaten kota sampai provinsi untuk membantu menangkal politisasi identitas dan politik uang," kata Bagja.
Baca Juga: Undang-undang Teror India Menghantui Umat Muslim yang Dipenjara Sejak 2020 karena Kerusuhan Delhi
Bagja juga mengatakan bahwa pemilu merupakan ajang kompetisi gagasan, kompetisi untuk meyakinkan warga negara, bahwa program dan visi misi partai tersebut harus diperjuangkan.
"Ini yang seharusnya ditawarkan partai politik," ujarnya.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas soal pelibatan pegiat media sosial dan influencer dalam membangun narasi politik yang lebih santun dan etis.
Dan Gus Yahya pun menambahkan, memang tidak berlebihan jika para pemain politik identitas dijuluki sebagai penipu karena dampak nyata politik identitas adalah memustahilkan musyawarah mufakat, yang dapat merugikan bangsa.
Baca Juga: Ustaz Yusuf Mansur Jadi Korban Jalan Tol Berlobang, Ia Minta Pemerintah Segera Perbaiki
“Politik identitas akan menimbulkan perpecahan, akan memustahilkan musyawarah mufakat, sementara kompetisi politik ke depan itu bersifat absolut dan rasional gak mungkin ada negosiasi dan gak mungkin ada kompromi karena pertaruhannya institusi,” ucap Gus Yahya.
Gus Yahya sepakat bahwa Bawaslu RI bertanggungjawab menyiapkan narasi-narasi yang memuat visi kebangsaan yang paling mendasar, yakni Sila Ke-4 Pancasila: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan).
“Nanti itu orang akan berebut narasi, bahkan sekarang saja sudah mulai. Jadi, narasinya harus jelas. Dan dari narasi itu harus ada jabaran tagline atau kata kunci untuk diseminasi sehingga masyarakat tidak terpengaruh oleh noice atau percakapan kosong yang dibangun masyarakat,” katanya.*
Artikel Terkait
Bawaslu Temui Menag, Bahas Tentang Larangan Kampanye di Tempat Ibadah
Ketua Bawaslu Minta MUI Terbitkan Fatwa Pemilu Sejuk dan Damai
PBNU-Bawaslu RI Sepakat Tolak Politik Identitas pada Pemilu 2024