Soal Calon Gubernur Baru BI, PKS: Harus Mampu Hadapi Tantangan ke Depan

MoeslimChoice. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengusulkan nama Perry Warjiyo sebagai calon Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028. Usulan tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, salah satunya dari Anggota Legislatif Fraksi PKS, Ecky Awal Muharram, yang memberikan perhatiannya kepada Bank Indonesia.

Ecky memaparkan tantangan dan harapannya untuk Bank Indonesia ke depan dengan diusulkannya Perry Warjiyo. Menurutnya, itu bukan hal yang mengejutkan, karena sejalan dengan capaian-capaiannya yang telah diperoleh
selama lima tahun terkahir, khususnya dalam menghadapi 'krisis' ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Dalam situasi sulit tersebut, Bank Indonesia di bawah komando Perry Warjiyo, mampu memformulasi secara tepat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dalam rangka menjalankan tugas utamanya," kata Anggota DPR RI, Ecky Awal Muharram dalam keterangannya, seperti dikutip, Kamis (23/2/2023).

Anggota Komisi XI DPR RI ini, menjelaskan bahwa sepanjang pandemi, Bank Indonesia sebagai bank sentral secara konsisten menjaga tingkat core inflation (inflasi inti) di level rendah dan nilai tukar rupiah yang tetap stabil.

Baca Juga: Soal Visa Haji, Jamaah Usia di atas 80 Tahun Tak Harus Rekam Biometrik

"Data menunjukkan bahwa tahun 2020 hingga 2022 tingkat inflasi inti berada di 1,06 persen, 1,56 persen dan 3,36 persen. Sedangkan nilai tukar rupiah dari 2020 sampai dengan 2022 stabil di range Rp14.084-Rp16.367 per dolar AS," tambah Ecky.

Ecky menambahkan bahwa saat ini dan ke depan, sektor moneter semakin menghadapi tantangan fundamental.

"Beberapa tahun lalu, kita mengamati bahwa tugas Bank Indonesia bisa fokus ke pengelolaan nilai tukar. Tugas tersebut pun dihadapkan pada cadangan devisa yang terbatas sehingga Rupiah rentan tertekan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ecky mengatakan, tantangan berikutnya adalah koordinasi Bank Indonesia dengan otoritas fiskal dan keuangan lainnya.

"Tantangan ini harus menjadi fokus Bank Indonesia, seiring dengan tujuan baru yang diamanatkan UU PPSK terkait dukungan Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terang Ecky.

Politisi PKS ini menilai, bahwa pimpinan Bank Indonesia yang menjadi nahkoda ke depan harus hati-hati merumuskan tools yang digunakan, agar tidak terjebak oleh dominasi sektor moneter di dalam perekonomian.

Selain itu, Ecky menggarisbawahi 'pekerjaan rumah' Bank Indonesia terkait persoalan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

"Selama ini, banyak sekali eksportir migas, minerba, serta hasil bumi dan laut yang memilih memarkirkan devisa hasil ekspornya di luar negeri, akibatnya dukungan terhadap ekonomi domestik semakin rendah," jelas Ecky.

Semestinya, kata Ecky, Bank Indonesia sudah memiliki jurus jitu untuk menangani masalah DHE ini.