Moeslimchoice. Terkait peristiwa yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kompak satu suara.
Kekompakan antara NU dan Muhammadiyah pun langsung mendapat respon dari anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur.
"Bila dua Ormas Islam NU dan Muhammadiyah sudah kompak bersuara untuk isu yang sama, maka hal tersebut harus benar-benar mendapat perhatian serius dari Pemerintah," kata Anggota DPR RI, Aus Hidayat Nur, melalui rilis berita, Minggu (17/9/2023).
Baca Juga: Bhagya Lakshmi: Akhirnya Rishi Menyatakan Cinta pada Lakshmi
Menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, di dunia hadits dikenal istilah 'muttafaq 'alaih', bila dua perawi besar Bukhari dan Muslim menyampaikan hadits yang sama.
"Derajat hadits tersebut pun menjadi semakin kuat. Maka seperti itulah perumpamaan bila NU dan Muhammadiyah telah bersuara senada tentang peristiwa Rempang," tambah Aus Hidayat Nur.
NU baru-baru ini, lanjut Aus Hidayat, melalui Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla menyatakan, bahwa perampasan tanah rakyat yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqtha' (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya' (pengelolaan lahan), maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh Pemerintah adalah haram.
Baca Juga: ANTV Luncurkan Program Berita Terbaru dalam Cakrawala
Sementara itu, Muhammadiyah mengeluarkan 8 sikap yang di antaranya meminta, agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Kooridinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN.
"Maka sikap dua Ormas Islam besar di Indonesia itu menjadi pemandu masyarakat atas simpang siur berita tentang Rempang yang beredar," ungkap Aus Hidayat.
Selain itu, Aus juga mengingatkan bahwa NU dan Muhammadiyah juga pernah 'muttafaq 'alaih' (sepakat) menolak perpres miras pada 2021, yang membuat Presiden Jokowi membatalkan perpres tersebut.
Baca Juga: Sebelum Jawan, Ini 10 Film Shah Rukh Khan yang Berpenghasilan Tertinggi
Dan kini, Aus pun menagih agar Presiden Jokowi tidak merampas tanah masyarakat dan adat secara semena-mena dan membatalkan rencana proyek Rempang Eco City.
"Tindakan aparat yang represif jelas tidak sesuai dengan pancasila. Tidak adil, zalim dan biadab, serta membahayakan persatuan Indonesia," imbuh Aus.
Artikel Terkait
Terkait Polusi Udara, PKS: Pemerintah Jangan Hanya Berani Sama Rakyat Kecil
Rempang Bergejolak, Belasan Siswa Pingsan Terkena Gas Air Mata, PKS: Kapolri Harus Tanggungjawab
Belum Deklarasikan Dukung Anies-Cak Imin, Anies Hargai Aturan Internal PKS
Hari Ini, PKS Gelar Rapat Majelis Syuro Soal Dukung Cak Imin
Tok! PKS Resmi Usung Cak Imin Jadi Bacawapres Dampingi Anies di Pilpres 2024